BAIT.ID – Kekhawatiran masyarakat Kaltim soal nasib layanan kesehatan gratis akhirnya terjawab. Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim memastikan program Gratispol Kesehatan tetap aman meski pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi dana transfer ke daerah.
Kepala Diskes Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan program yang menanggung premi BPJS Kesehatan warga Kaltim itu berjalan normal tanpa hambatan. “Gratispol tetap aman, tidak terganggu. Layanan berjalan seperti biasa,” ucap Jaya.
Program Gratispol Kesehatan sendiri resmi bergulir sejak Februari 2025, dengan sasaran seluruh warga Kaltim, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki jaminan kesehatan aktif. Prosesnya dibuat sederhana: cukup mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang terdaftar, lalu pihak FKTP akan meneruskan pengajuan ke Diskes.
Saat ini, sebanyak 705 fasilitas kesehatan -mulai dari rumah sakit, puskesmas, hingga klinik- sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan di seluruh Kaltim. Menurut Jaya, jaringan luas ini menjadi benteng utama agar masyarakat tetap terlindungi, bahkan ketika program pusat terimbas pemangkasan anggaran.
Sebagai contoh, ia menyebut program Bantuan Iuran (PBI) Kementerian Sosial yang terdampak efisiensi, sehingga sebagian peserta terpaksa dikeluarkan. Namun Pemprov Kaltim menyiapkan solusi. “Kalau ada warga yang keluar dari PBI, langsung bisa dialihkan ke Gratispol. Jadi tetap berstatus peserta BPJS dan tidak kehilangan akses layanan,” jelasnya.
Tak hanya menjaga keberlangsungan, Pemprov juga berupaya memperluas jangkauan layanan kesehatan. Tahun depan, Diskes merencanakan pembangunan rumah sakit baru untuk memperkuat akses layanan di daerah.
Komitmen ini ditopang anggaran yang meningkat signifikan. Dana iuran BPJS yang semula Rp71 miliar naik menjadi Rp160 miliar pada 2025. Selain itu, Rp25 miliar juga dialokasikan khusus untuk lima rumah sakit provinsi agar tetap bisa merawat pasien meski belum terdaftar BPJS.
Bagi Pemprov Kaltim, Gratispol bukan sekadar program unggulan, melainkan bantalan sosial di tengah ketidakpastian fiskal dari pusat. “Bukan hanya tidak terganggu, tapi justru kita tambah fasilitas. Karena ini kebutuhan nyata masyarakat dan menjadi prioritas Pak Gubernur,” tegas Jaya. (csv)
