BAIT.ID – Suara kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah selalu berujung pada tindakan represi. Cara itu dinilai paling efektif untuk meredam gejolak, memecah gerakan sosial, hingga mematikan cara berpikir kritis.
Fenomena ini coba ditangkap dalam kuliah umum yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Mulawarman. Mengangkat tajuk “Dari Represi ke Resiliensi: Gerakan Rakyat dalam Bayang Kekerasan Negara” digelar di Ruang Serbaguna Fisipol Unmul, Rabu, 17 September 2025 sore.
Akademisi Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Herdiansyah Hamzah, menyebut pentingnya konsistensi dalam gerakan sosial. Mahasiswa yang kerap mendorong gerakan pun kini sudah seperti kehabisan bensin. Maka kesadaran yang dibangun harus datang dari kelompok masyarakat sipil.
“Mahasiswa tetap sebagai gerakan pendobrak, tetapi kekuatan utama ada di kelompok buruh, petani, masyarakat sipil. Mereka jauh lebih konsisten dibandingkan mahasiswa,” tegas pria yang akrab disapa Castro ini.
Castro mencontohkan tren aksi di Samarinda pasca 1 September yang dianggap “mati suri”. Ia mengkritik adanya kelompok yang justru mendekat ke aparat ketimbang menguatkan konsistensi perlawanan. “Kan lucu ya? Yang kita kritik adalah aparat represif, tapi justru malah bermesraan dengan pemerintah. Itu seperti Stockholm Syndrome,” sindirnya.
Ia membandingkan dengan gerakan buruh yang tetap konsisten sejak dua dekade lalu, memperjuangkan isu kesejahteraan pekerja. Menurutnya, konsistensi adalah modal penting untuk merawat gerakan sosial. “Kalau tidak bisa turun ke jalan, ya bersuara lewat media sosial, tulisan, atau diskusi. Konsistensi itu barang mewah, tapi sangat penting,” tegasnya.
Sementara itu, Refinaya dari Perempuan Mahardhika Samarinda menyoroti dampak represi dari perspektif perempuan. Menurutnya, kekerasan aparat sering menimbulkan trauma besar, terutama bagi perempuan yang terlibat dalam gerakan. “Bersolidaritas dan terus menyuarakan adalah kunci agar gerakan tidak padam,” ucapnya.
Ia menekankan perlunya menghubungkan suara perempuan dengan jejaring lintas kelompok, menuangkannya dalam karya budaya, serta mengarsipkan pengalaman agar sejarah represi dari sudut pandang perempuan tidak hilang. “Sejarah represi harus ditulis dari perspektif perempuan agar tidak terhapus dari ingatan bangsa,” tambahnya.
Sementara itu, Budayawan Kaltim, Romo Roedy Hardjo Wiyono, menekankan bahwa represi tidak hanya melarang kritik politik, tetapi juga membungkam kemanusiaan. “Represi adalah cara membungkam jiwa manusia, mengekang imajinasi, bahkan membuat orang takut menjadi dirinya sendiri,” ungkapnya.
Namun, ia percaya seni selalu menemukan cara melawan. “Setiap kali suara dibungkam, seni hadir membuka celah. Puisi, musik, teater, semua menjadi bahasa rahasia rakyat untuk melawan. Kata-kata dan pengetahuan adalah senjata di tengah rezim yang menindas,” pungkas Romo.
Diskusi ini akhirnya merumuskan satu pandangan bersama: resiliensi bukan berarti pasrah. Sebaliknya, ia lahir dari trauma kolektif dan menjadi kekuatan baru untuk menjaga gerakan sosial tetap hidup, meski dalam tekanan. (csv)
