BAIT.ID – Dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim, baru lima yang mengajukan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Padahal, program strategis Kementerian Sosial ini ditargetkan hadir di seluruh wilayah Indonesia.
“Masih ada lima kabupaten/kota yang belum menyampaikan usulan. Padahal ini peluang yang baik karena pembangunan sekolah akan dibiayai pusat,” ujar Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, Kamis, 9 Oktober 2025.
Lima daerah yang sudah mengajukan antara lain Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, dan Bontang. Pemprov sendiri mengusulkan pembangunan di kawasan Bukit Biru, Kukar. Sementara Samarinda mengajukan lahan di kawasan Palaran. Sisanya masih menunggu respons dari daerah lain.
Hingga kini, keberadaan Sekolah Rakyat di Kaltim masih dalam tahap rintisan. Tiga titik sementara beroperasi di Samarinda, masing-masing di lingkungan BPMP Kaltim, BLKI, dan SMAN 16. Ketiganya belum memiliki gedung permanen.
Pembangunan fisik akan dimulai setelah Detail Engineering Design (DED) dari Kementerian PUPR rampung. “Kalau lahan di Palaran sudah siap. Kita hanya menunggu desain dari kementerian,” kata Andi.
Pemerintah pusat menetapkan sejumlah kriteria ketat untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan minimal harus 7–8 hektare, datar, dengan kemiringan tak lebih dari 10 derajat. Statusnya juga wajib clean and clear, tidak bersengketa dan menjadi aset resmi pemerintah daerah.
“Memang tidak mudah mencari lahan seperti itu, apalagi di kawasan perkotaan. Tapi ini tantangan yang harus dihadapi daerah,” ujarnya.
Sekolah Rakyat nantinya menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak dan kelompok rentan. Fasilitasnya mencakup ruang belajar, lapangan olahraga, dan sarana pelatihan keterampilan sesuai standar pemerintah pusat.
Andi berharap lima daerah yang belum menyampaikan usulan segera menyusul. “Kalau tidak segera diusulkan, kemungkinan besar daerah tersebut akan tertinggal. Karena pemerintah pusat hanya akan membangun di lahan yang sudah siap,” tegasnya. (csv)
