Dana Transfer Dipangkas, DPRD Kaltim Dorong Terobosan Gali PAD

Jumat, 10 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle

BAIT.ID – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kaltim menjadi sinyal bagi pemerintah daerah agar bergerak cepat mencari sumber pendapatan baru. DPRD Kaltim pun mendesak Pemprov melakukan berbagai terobosan guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, tak menampik adanya kekhawatiran terhadap dampak pemangkasan TKD. Ia menilai, kondisi ini berpotensi menghambat berbagai program pembangunan dan agenda prioritas daerah.

“Kalau dana transfer turun, otomatis program prioritas daerah juga akan terganggu. Karena itu, Pemprov harus proaktif mencari solusi agar pendapatan daerah tetap optimal,” ujarnya.

Baca juga  Pemprov Kaltim Dorong Revisi Perda Alur Sungai demi Dongkrak PAD

Sabaruddin menyebut, selain pajak, masih banyak sektor potensial yang bisa digarap. Salah satunya pemanfaatan alur sungai dan optimalisasi bisnis BUMD. Namun, ia menegaskan pentingnya transparansi dan pelaporan yang jelas agar evaluasi bisa dilakukan secara berkala.

Dalam hal pajak daerah, Komisi II mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Sosialisasi intensif akan digencarkan untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya membayar pajak sesuai kewajiban mereka. “Ini langkah strategis untuk menutup kekurangan akibat pemangkasan anggaran,” lanjutnya.

Baca juga  Pemprov Kaltim Dorong Transformasi MMP dan Jamkrida Jadi Perseroda

Lebih jauh, Pemprov Kaltim juga diminta menjadikan momentum efisiensi ini sebagai peluang untuk bertransformasi. Salah satunya dengan mempercepat digitalisasi penuh sistem pembayaran pajak daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi layanan publik, yang pada akhirnya akan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Sabaruddin juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah. Menurutnya, inventarisasi menyeluruh perlu dilakukan agar aset-aset yang selama ini tidak produktif bisa dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya melalui pemanfaatan lahan tidur atau dorongan bagi BUMD untuk lebih agresif mencari laba.

Baca juga  Pemprov Belum Bahas Pemangkasan APBD 2026, Fokus Tingkatkan Serapan Anggaran 2025

“Kita harus cermat melihat sektor mana saja yang terdampak, lalu mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan sektor mandatory seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiganya tidak boleh diganggu,” tegasnya. (csv)

Bagikan