BAIT.ID – Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat Pemprov Kaltim harus mengambil kebijakan efisiensi dalam belanja daerah. Namun DPRD Kaltim menegaskan, langkah efisiensi itu tidak boleh menyentuh tunjangan bagi guru dan tenaga pendidikan.
APBD Kaltim 2026 sebelumnya telah disepakati di angka Rp21,35 triliun. Tapi dengan adanya pemotongan TKD, besaran tersebut kemungkinan akan diracik ulang. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, memastikan Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan duduk bersama membahas penyesuaian anggaran tersebut.
“Fokus utama tetap pada program-program kerakyatan. Kita tidak ingin efisiensi justru mengorbankan sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Ananda menekankan, alokasi belanja pegawai, terutama untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), akan dibahas dengan sangat hati-hati. Menurutnya, tunjangan bagi guru, tenaga kesehatan (nakes), dan PPPK di berbagai dinas harus dilihat dari sisi keadilan. “Guru dan nakes adalah garda depan pelayanan publik. Kita akan perjuangkan agar hak mereka tidak tergerus efisiensi anggaran,” ujarnya.
TPP merupakan insentif tambahan di luar gaji pokok yang besarannya diatur oleh kepala daerah. Besar kecilnya TPP ditentukan oleh beberapa faktor seperti beban kerja, prestasi, hingga kondisi tempat bertugas. Ananda juga mengingatkan, perhatian tidak hanya untuk guru dan nakes di kota, tapi juga mereka yang bertugas di pelosok.
“TPP ini banyak komponennya, bukan hanya guru dan nakes, tapi juga PPPK di dinas lain. Semua datanya harus dibuka jelas supaya adil,” katanya.
Ananda juga menyoroti besaran TPP pejabat eselon di Pemprov Kaltim yang dinilai cukup besar. Menurutnya, komponen ini akan menjadi bagian dari pembahasan saat APBD 2026 dikaji ulang. Ia menegaskan, besaran TPP eselon harus disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab kerja, terutama di tengah kondisi fiskal yang kian sempit.
“Semua akan dievaluasi. Tujuannya bukan sekadar memangkas, tapi memastikan alokasi anggaran lebih adil dan tepat sasaran,” tutur Ananda.
Ananda menegaskan, DPRD dan Pemprov akan menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Program-program yang dianggap mendesak akan diprioritaskan, sementara yang tidak urgen bisa ditunda.
“Kriteria pemberian TPP harus jelas, beban kerja, prestasi, lokasi, dan kondisi kerja. Kami akan perjuangkan yang terbaik, yang adil,” pungkasnya. (csv)
