BAIT.ID – Pemprov Kaltim menegaskan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan kemiskinan. Data terintegrasi ini diyakini mempermudah pelaksanaan berbagai program bantuan sosial agar tepat sasaran.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim di Balikpapan, Selasa, 14 Oktober 2025. Rakor diikuti perwakilan Dinas Sosial dan Bappeda dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.
Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menjelaskan bahwa DTSEN menjadi landasan tunggal dalam pendataan sosial ekonomi masyarakat, menggantikan skema lama seperti DTKS dan P3KE. Dengan satu basis data, setiap daerah tidak lagi memiliki data terpisah.
“Kalau dulu masing-masing punya data sendiri, sekarang semua disatukan. DTSEN ini menjadi acuan bersama agar program penanganan kemiskinan lebih efektif dan terarah,” ujar Dasmiah.
Melalui DTSEN, pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi dan validasi data secara akurat. Data tersebut mencakup informasi yang spesifik dan akurat, sehingga setiap keluarga miskin bisa ditangani dengan lebih tepat.
“Kalau data valid, penanganan pun jelas. Misalnya di Balikpapan, kita tahu persentase penduduk miskin. Tinggal bagaimana intervensi programnya. Insya Allah, dengan data tunggal ini, kita bisa menekan angka kemiskinan,” tambahnya.
Saat ini, angka kemiskinan di Kaltim berada di 5,11 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional 8,47 persen. Pemprov menargetkan angka itu dapat turun hingga 4 persen pada 2026.
Menurut Dasmiah, data tunggal juga menjadi kunci penyusunan langkah strategis lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Rakor ini sekaligus menyamakan langkah antar kabupaten/kota dalam memperkuat koordinasi penanganan kemiskinan. Selain penguatan data, Pemprov juga mengandalkan program pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi sebagai upaya jangka panjang.
“Dengan dukungan program gratis dan perhatian terhadap pendidikan, beban masyarakat akan berkurang. Harapannya, ini berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan,” tutup Dasmiah. (csv)
