BAIT.ID — Kebutuhan guru di Kaltim masih jauh dari cukup, terutama di wilayah pelosok dan daerah tertinggal. Komisi IV DPRD Kaltim mendorong pemerintah provinsi memprioritaskan penyerapan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menutup kekurangan tenaga pendidik.
Usulan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kaltim bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Ikatan Alumni PPG Calon Guru, Selasa, 14 Oktober 2025. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi.
“Kaltim membutuhkan guru bersertifikasi yang siap mengajar di lapangan, terutama di daerah pelosok. Lulusan PPG punya kompetensi dan semangat pengabdian yang kami butuhkan,” kata Darlis. Ia menyebut, kebutuhan tenaga pendidik kian mendesak seiring peran Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Senada dengan Darlis, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menilai program PPG sudah memiliki mekanisme seleksi ketat berbasis meritokrasi. Karena itu, menurut dia, Pemprov Kaltim perlu membuka ruang lebih luas bagi lulusan PPG melalui skema kemitraan dengan perguruan tinggi, pemetaan kebutuhan guru dari jenjang dasar hingga menengah, serta pemanfaatan dana BOSDA dan CSR.
“Kita butuh peta kebutuhan guru yang jelas. Jangan sampai potensi lulusan PPG terbuang hanya karena tumpang tindih kebijakan,” ujar Fadly.
Dari pihak pemerintah, Kepala Disdikbud Kaltim Armin mengakui masih ada kesenjangan antara jumlah guru yang tersedia dengan kebutuhan di lapangan. Saat ini, dari total 7.562 guru di Kaltim, baru 5.727 di antaranya berstatus ASN bersertifikat. Tantangan terbesar terletak pada penempatan guru di wilayah 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal.
Armin meminta Ikatan Alumni PPG Calon Guru menyerahkan database 241 calon guru yang siap mengabdi di Kaltim. Data itu akan menjadi acuan untuk menindaklanjuti hasil audiensi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Wakil Ikatan Alumni PPG Calon Guru, Rahmat Nurhidayatullah, memaparkan bahwa seleksi PPG prajabatan dilakukan secara ketat lewat Computer Assisted Test (CAT) nasional. Meski begitu, penyerapan lulusan secara nasional masih rendah. “Sekitar 80 persen lulusan PPG belum terserap kerja, termasuk di Kaltim,” ujarnya.
Rahmat menawarkan dua skema solusi: jangka pendek dengan program guru tamu atau kontrak kerja individu, dan jangka panjang dengan menempatkan lulusan PPG sebagai prioritas penerimaan ASN–PPPK.
“Kami siap mengabdi di Kalimantan Timur. Kami telah menjalani pendidikan profesional dan berharap daerah memberi ruang agar kami bisa berkontribusi di sekolah-sekolah,” kata Rahmat. (csv)
