BAIT.ID – Upaya Satpol PP Samarinda menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di tepi jalan tengah gencar dilakukan. Meski langkah tersebut dinilai tepat untuk menjaga ketertiban kota, DPRD Samarinda mengingatkan agar prosesnya tetap mengedepankan pendekatan humanis.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai penertiban di kawasan yang bukan peruntukan berdagang memang perlu dilakukan. Namun, ia menekankan pentingnya dialog antara petugas dan pedagang agar penertiban tidak menimbulkan gesekan di lapangan.
“Satpol PP menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban dan kebersihan kota. Tapi para pelaku usaha juga punya alasan karena mereka ingin bertahan hidup,” ujar Helmi.
Menurutnya, persoalan antara penegak perda dan pedagang kecil seharusnya tidak dipandang sebagai konflik, melainkan tantangan untuk mencari solusi bersama. Karena itu, ia mendorong Pemkot Samarinda menyiapkan langkah alternatif bagi para PKL yang ditertibkan.
Salah satu opsi, kata Helmi, adalah penataan ulang lokasi berjualan agar tetap tertib namun tidak mematikan ruang ekonomi bagi masyarakat kecil. “Perlu ada duduk satu meja antara Satpol PP dan pelaku usaha supaya semua bisa dibicarakan dengan baik. Satu pihak menjalankan tugas, satu lagi mencari nafkah. Dua-duanya harus difasilitasi,” pungkasnya. (csv)
