BAIT.ID – Komisi III DPRD Kaltim menyoroti lambatnya progres pembangunan jalan penghubung Tering–Ujoh Bilang di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Proyek sepanjang 28 kilometer ini dibagi ke dalam empat segmen dan kini menunjukkan capaian yang timpang antarbagian.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, memimpin kunjungan lapangan pada Jumat, 17 Oktober 2025, bersama anggota Komisi III, Abdul Rahman Agus, Sugiyono, dan Baharuddin Muin. Mereka meninjau langsung perkembangan pekerjaan yang menjadi salah satu proyek strategis penghubung antarwilayah pedalaman Kaltim.
“Segmen 1 sudah mencapai 80 persen, segmen 3 sekitar 60 persen. Tapi segmen 2 dan 4 masih tertinggal jauh, baru 20 persen dan 24 persen,” ujar Ekti.
Menurut dia, sisa waktu kontrak yang tinggal sekitar 70 hari membuat percepatan pekerjaan menjadi krusial. DPRD meminta kontraktor pelaksana bekerja lebih optimal agar target penyelesaian bisa tercapai. “Desember nanti akan ada monitoring akhir. Kami harap semua pihak menunjukkan komitmen penuh. Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi urat nadi masyarakat Mahulu,” kata dia.
Salah satu kendala utama, lanjut Ekti, adalah keterbatasan material konstruksi seperti batu dan semen. Kondisi ini paling terasa di segmen 2 dan 4. “Dari awal kami sudah minta PPK memastikan ketersediaan material. Jawabannya selalu siap, tapi progresnya di lapangan tidak bergerak cepat. Ini harus segera diatasi,” ujarnya.
DPRD Kaltim menegaskan akan terus mengawasi pembangunan jalan ini hingga rampung. Proyek Tering–Ujoh Bilang diharapkan menjadi akses darat utama yang membuka isolasi Mahakam Ulu, mengurangi ketergantungan pada jalur sungai, serta menekan biaya logistik.
Anggota Komisi III, Abdul Rahman Agus, menilai proyek tersebut memiliki arti strategis bagi pemerataan pembangunan di pedalaman. “Masyarakat Mahulu sangat menggantungkan harapan pada jalan ini. Karena itu, pelaksana proyek harus bekerja maksimal dan menjaga mutu sesuai standar,” katanya.
Ia menambahkan, koordinasi antara kontraktor, PPK, dan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan pekerjaan. “Kalau koordinasi lancar, hambatan teknis bisa cepat teratasi,” ujarnya.
DPRD Kaltim berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara aktif untuk memastikan pembangunan berjalan tepat waktu dan merata. “Ini soal keadilan akses dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Ekti. (csv)
