BAIT.ID – Dari enam kecamatan di Kota Balikpapan, hanya Balikpapan Timur yang belum memiliki rumah sakit. Selama ini, layanan kesehatan masyarakat setempat hanya bergantung pada satu Puskesmas 24 jam.
Padahal, jumlah penduduk di Balikpapan Timur telah mencapai sekitar 95 ribu jiwa. Untuk mendapatkan layanan rumah sakit, warga harus menempuh perjalanan sekitar 40 menit ke wilayah lain. Kondisi ini membuat keberadaan rumah sakit di Balikpapan Timur semakin mendesak.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pembangunan rumah sakit di wilayah tersebut. Ia menilai, jarak tempuh yang jauh tidak ideal, terutama dalam situasi darurat. “Pelayanan kesehatan harus maksimal dan bisa diakses cepat oleh masyarakat. Jarak 40 menit ke rumah sakit itu sangat tidak ideal, apalagi dalam kondisi gawat,” ujarnya.
Nurhadi mengungkapkan, pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur sebenarnya sudah menjadi bagian dari visi politik bersama Wali Kota Balikpapan saat Pilkada sebelumnya. Bahkan, menurutnya, seluruh persiapan telah matang -mulai dari ketersediaan lahan hingga dukungan studi lingkungan (AMDAL).
“Waktu itu saya menyampaikan langsung dalam usulan rekomendasi partai. Salah satu poinnya adalah komitmen membangun rumah sakit di Balikpapan Timur,” ungkapnya.
Proyek pembangunan rumah sakit ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp274 miliar, dengan alokasi awal sebesar Rp50 miliar yang sudah disiapkan dalam APBD 2026. Namun, rencana itu berpotensi tertunda akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Biasanya, Kota Balikpapan menerima dana transfer sekitar Rp1,8 triliun, namun tahun depan diperkirakan hanya akan menerima sekitar Rp720 miliar setelah terjadi pemotongan hingga 60 persen.Nurhadi khawatir, kondisi ini akan memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam merealisasikan proyek-proyek prioritas, termasuk pembangunan rumah sakit.
“Dengan pemangkasan sebesar itu, tentu banyak program yang harus dikorbankan. Bukan karena pemerintah kota tidak mau, tetapi ruang fiskalnya memang sangat terbatas,” jelasnya.
Meski begitu, ia memastikan Komisi II DPRD Kaltim akan terus mengawal dan meminta penjelasan pemerintah daerah, agar pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur tidak berhenti di tengah jalan. “Ini bukan sekadar janji politik, tapi kebutuhan nyata masyarakat. Balikpapan Timur harus punya rumah sakit sendiri. Kami akan perjuangkan hingga tuntas,” tegasnya. (csv)
