BAIT.ID – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim mendorong dunia usaha untuk terlibat aktif dalam Program Magang Nasional yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Sebagai langkah awal, Disnakertrans Kaltim menggandeng dua organisasi besar pelaku usaha, yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kaltim. Kerja sama ini diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi perusahaan di daerah.
Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, menjelaskan bahwa pihaknya tetap bergerak cepat meski informasi resmi dari kementerian belum sepenuhnya diterima. “Kami siapkan seluruh materi komunikasi yang memungkinkan, dan kami sampaikan melalui APINDO serta KADIN. Harapannya, mereka bisa segera ikut berpartisipasi,” ujar Rozani, belum lama ini.
Menurut Rozani, kedua organisasi tersebut kemungkinan sudah mendapatkan informasi lengkap dari kantor pusat masing-masing di Jakarta. Meski begitu, koordinasi di tingkat daerah tetap diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sejalan dan efektif.
Program Magang Nasional tahun ini sudah memasuki tahap pertama, dengan jadwal pendaftaran perusahaan pada 1–14 Oktober 2025 dan pendaftaran peserta pada 7–15 Oktober 2025. Seleksi berlangsung 16–18 Oktober, sementara pelaksanaan magang dimulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.
Bagi peserta yang belum sempat mengikuti tahap pertama, Kementerian Ketenagakerjaan akan membuka gelombang berikutnya sesuai jadwal nasional.
Rozani menegaskan, Disnakertrans Kaltim tidak menetapkan target jumlah peserta dari daerah, karena seluruh pembiayaan program bersumber dari pemerintah pusat. “Kami tidak bisa menentukan target, yang penting seluruh lulusan baru atau pencari kerja bisa mendapat akses informasi secara merata,” katanya.
Peserta yang lolos seleksi nantinya akan ditempatkan di berbagai instansi dan perusahaan, termasuk di wilayah Kaltim. Namun hingga kini, Disnakertrans Kaltim masih menunggu daftar resmi instansi atau lembaga yang membuka lowongan magang di daerah tersebut.
“Kemungkinan besar bank atau lembaga yang berkantor pusat di Jakarta juga akan ikut berpartisipasi. Tapi jumlah dan lokasinya masih kami inventarisasi,” pungkas Rozani. (csv)
