APBD Kaltim 2026 Terpangkas, Infrastruktur dan Program Gratispol Ikut Dikurangi

Selasa, 18 November 2025
Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni

BAIT.ID – APBD Kaltim 2026 dipastikan menyusut signifikan setelah pemerintah pusat memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Dampaknya mulai terasa pada sejumlah program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan Gratispol, harus mengalami penyesuaian.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengakui bahwa penurunan anggaran ini berpengaruh langsung terhadap belanja pembangunan di hampir semua sektor. Infrastruktur dan program Gratispol yang selama ini menjadi andalan Pemprov pun ikut terdampak. “Kalau berkurang Rp6 triliun, tentu saja berdampak sampai pada belanja penunjang lainnya,” ujarnya.

Baca juga  Pemprov Kaltim Bentuk Tim Optimalisasi PAD, Incar Sumber Pendapatan Baru

Meski begitu, Pemprov tetap berupaya agar program Gratispol tidak terhenti. Hanya saja, volume pelaksanaannya kemungkinan akan diperkecil. Misalnya, program perjalanan religi gratis bagi penjaga rumah ibadah yang biasanya menargetkan ratusan peserta, tahun depan mungkin hanya bisa mengakomodasi puluhan orang. “Programnya tetap berjalan, hanya volume yang dikurangi,” jelas Sri.

Untuk sektor pendidikan, ia menegaskan bahwa Gratispol biaya kuliah akan tetap berjalan seperti biasa. Bahkan Pemprov memastikan pembiayaan UKT mahasiswa dari semester 1 hingga semester 8 tetap digratiskan sesuai rencana. “Program ini sudah diplot dengan perhitungan dan proyeksi yang jelas, jadi tidak berubah,” tegasnya.

Baca juga  Unmul Desak Pengungkapan Aktor Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Pendidikan

Sementara itu, sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak dari penyusutan anggaran. Ruang belanja fisik tahun depan disebut sangat terbatas sehingga banyak rencana pembangunan otomatis harus dikurangi. “Kami tidak punya ruang yang leluasa. Semua harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal setelah pemangkasan TKD,” tutur Sri.

Namun, ia belum bisa merinci proyek mana saja yang akan direvisi atau ditunda. Pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih berlangsung. “Kami tetap menyesuaikan, tapi detailnya masih dibahas dengan DPRD,” katanya.

Baca juga  Program UKT Gratis Kaltim Berantakan, LBH Samarinda Sebut Sebagai Fenomena Gunung Es

Senada, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengakui adanya kemungkinan perubahan postur belanja dalam APBD 2026, termasuk penyesuaian pada program Gratispol. Namun ia memilih menahan komentar lebih jauh karena pembahasan anggaran belum final. “Memang ada sedikit pengurangan di berbagai program. Tapi detailnya nanti setelah pembahasan tuntas dengan pemprov,” ujarnya singkat. (csv)

Bagikan