BAIT.ID – Program unggulan Pemprov Kaltim, Gratispol, mulai menghadapi ujian berat. Belum genap setahun berjalan, program bantuan pendidikan ini tersendat akibat merosotnya APBD Kaltim yang dipicu pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, tidak menampik bahwa pelaksanaan Gratispol tahap pertama masih dibayangi berbagai kendala, baik teknis maupun kebijakan fiskal. Efisiensi anggaran yang kini dilakukan pemprov turut berpotensi mengurangi dukungan pembiayaan untuk program tersebut. “Kami akan evaluasi juga langkah apa yang akan diambil untuk Gratispol ini,” kata Seno dalam Diskusi Publik yang digelar salah satu media online, Kamis 20 November 2025.
Seno juga mengakui masih ada kekurangan dalam mekanisme teknis, termasuk soal pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) yang sebelumnya sempat tersendat. Beberapa mahasiswa bahkan harus menalangi UKT terlebih dahulu. “Kami sedang menunggu SK dari kementerian, sementara universitas harus segera menarik SPP. Di situ letak persoalannya, dan ini menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang,” jelasnya.
Tahun ini, pencairan Gratispol memang masuk dalam anggaran perubahan, sehingga proses realisasi baru dapat dilakukan pada Oktober–November 2025. Kondisi inilah yang membuat jadwal pencairan tidak selaras dengan kebutuhan administrasi kampus.
Melihat hambatan tersebut, Pemprov Kaltim berencana menambah anggaran Gratispol pada tahun depan agar pelaksanaannya lebih tertib dan cakupan penerimanya semakin luas. “Insyaallah hal serupa tidak terjadi lagi tahun depan. Untuk mahasiswa yang terlanjur membayar UKT tahun ini, mekanisme pengembaliannya sudah disiapkan kampus masing-masing,” tegas Seno.
Ia menambahkan, bantuan pendidikan Gratispol akan tetap berlanjut pada 2026 meski TKD Kaltim terpangkas hingga Rp6,3 triliun. Bahkan pemprov menargetkan anggaran Gratispol tahun depan mencapai Rp1,4 triliun untuk membantu 130 ribu hingga 140 ribu mahasiswa dari semester 1 hingga semester 8.
Sebagai perbandingan, tahun ini Gratispol mengakomodasi 32.853 mahasiswa dengan pagu anggaran sekitar Rp200 miliar. “Intinya, Gratispol tidak boleh hilang. Anggarannya untuk 2026 kami pastikan tetap berjalan,” tegasnya. (csv)
