BAIT.ID – DPRD Kaltim terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang pengelolaan alur sungai. Regulasi itu jadi salah satu sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut kini mulai dipetakan secara lebih serius.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut pengelolaan alur sungai berpeluang besar mendongkrak kas daerah, terutama jika dilengkapi dengan sistem pendukung yang memadai dan dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Namun hingga kini, peluang tersebut belum tergarap optimal. Menurutnya, dari sekitar sepuluh jembatan yang ada di Kaltim, baru satu yang dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. “Yang kami soroti, salah satunya adalah semua kapal yang melakukan penggolongan seharusnya menggunakan jasa pemandu. Ini bisa menjadi potensi PAD yang besar jika dikelola dengan serius,” ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kaltim, Rabu 26 November 2025.
Hasanuddin mengungkapkan, sembilan jembatan lainnya saat ini masih dikelola pihak swasta. Ia berharap BUMD Kaltim dapat mulai dilibatkan melalui skema kerja sama satu pintu agar pendapatan daerah bisa lebih optimal. “Potensi ini sangat besar jika dikelola langsung oleh daerah. Karena itu, kami mendorong agar BUMD ikut terlibat dalam pengelolaan tersebut,” tegas politikus Partai Golkar itu.
Selain pengelolaan jembatan, sektor Ship to Ship (STS) di Muara Berau dan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, juga disebut sebagai potensi besar yang belum dimaksimalkan. “STS di Berau saja, setiap bulan ada sekitar 150 kapal yang beroperasi. Jika satu kapal rata-rata 75 ton dengan tarif Rp1 juta, potensi PAD-nya bisa mencapai hampir Rp7 triliun,” paparnya.
Ia optimistis, apabila regulasi ini segera disahkan dan didukung dengan kerja sama yang solid, pendapatan daerah Kaltim dapat meningkat signifikan. Terlebih, kondisi fiskal saat ini menempatkan kemandirian keuangan daerah sebagai kebutuhan mendesak.
“Kami akan segera mendorong regulasi ini agar cepat rampung dan bisa segera diterapkan. Untuk tahap awal, pengelolaan penggolongan Jembatan Mahakam akan menjadi prioritas,” pungkasnya. (csv)
