BAIT.ID – Menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Natal dan Tahun Baru, serta menghadapi Ramadan yang hanya berjarak dua bulan, Pemprov Kaltim bergerak cepat. Strategi utama untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga bahan pokok adalah dengan menggencarkan pasar murah dan intervensi pasar.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM) Kaltim, Ali Wardana, dalam sebuah Jumpa Pers di Ruang Wiek Diskominfo Kaltim, Jumat 12 Desember 2025 pekan lalu.
Ali Wardana menjelaskan bahwa lonjakan permintaan kebutuhan pokok menjelang akhir tahun adalah hukum ekonomi yang wajar. “Jika demand (permintaan) naik sementara supply (pasokan) tetap, kenaikan harga tak terhindarkan,” terangnya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut dan memastikan masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Pemprov Kaltim melakukan strategi intervensi pasar dengan menggelar operasi pasar murah secara masif di seluruh kabupaten/kota.
Pelaksanaan pasar murah ini telah dan akan terus digalakkan. Baru-baru ini, kegiatan serupa telah dilakukan di kawasan Sepaku, dan dijadwalkan akan berlanjut di Penajam Paser Utara (PPU) pada 16 Desember mendatang.
Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bahkan telah membawa pasar murah hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Ali Wardana mendorong agar jangkauan pasar murah dapat lebih luas lagi. “Kami dorong pasar murah di tiap kabupaten/kota bisa terlaksana hingga ke tingkat desa dan pelosok,” ujar Ali, menekankan pentingnya distribusi merata.
Selain intervensi pasar, DP2KUKM Kaltim juga melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok setiap hari di seluruh wilayah. Pemantauan ini dilakukan langsung oleh dinas perdagangan setempat di pasar-pasar induk.
Hasil pemantauan tersebut kemudian diinput ke dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). “Data SP2KP menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah strategis. Jika ada komoditas yang mengalami kenaikan harga dalam waktu tertentu tanpa penurunan, kami segera mengambil tindakan,” jelasnya.
Ali Wardana mencontohkan keberhasilan intervensi saat terjadi lonjakan harga beras pertengahan tahun 2025. Pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat, mendistribusikan beras ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan dukungan Bappenas, Kemendag, serta TNI/Polri. “Setelah intervensi distribusi dilakukan, harga beras kembali bergerak turun. Kami pastikan stok beras aman hingga 2026, sehingga masyarakat tidak perlu panic buying,” tegasnya.
Seluruh upaya ini bertujuan untuk membantu masyarakat Kaltim memenuhi ketersediaan bahan pokok menjelang HBKN dengan harga yang tetap terjangkau. (csv)
