BAIT.ID – Mengingat kemiripan geografis antara Kaltim dan Sumatra, potensi bencana serupa di Bumi Etam bukanlah hal yang mustahil. Terlebih saat memasuki penghujung tahun, tingginya curah hujan meningkatkan risiko banjir di berbagai wilayah. Kondisi ini pun menjadi sorotan tajam DPRD Kaltim yang meminta agar sistem mitigasi bencana segera diperbaiki.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menekankan pentingnya kesiapan yang matang. Dalam pertemuan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Senin 15 Desember 2025 lalu, ia menggarisbawahi tiga fase krusial mulai dari pra-bencana, penanggulangan, hingga pasca-bencana.
Agusriansyah menyatakan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). ”Polanya harus terintegrasi. Semua pihak yang relevan wajib terlibat dalam penanganan ini,” ujarnya saat diwawancarai.
Menurutnya, penguatan mitigasi ini sangat berkaitan dengan optimalisasi anggaran, baik belanja rutin maupun belanja modal. Tujuannya adalah memastikan bahwa saat bencana terjadi, pemerintah dan masyarakat tidak terjebak dalam kepanikan, melainkan mampu merespons dengan cepat dan tepat. “Saat terjadi (bencana), semua harus bergerak secara simultan, sistemik, dan terstruktur,” tegas Agusriansyah.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi teknis antar-instansi. Misalnya, bagaimana PLN dan Dinas PU bersinergi untuk memastikan akses listrik tetap aman dan jalur logistik terbuka meski dalam kondisi darurat.
Lebih lanjut, Agusriansyah mengingatkan bahwa setiap kabupaten dan kota di Kaltim memiliki karakteristik bencana yang berbeda-beda. Ada wilayah yang rawan luapan sungai, ada pula yang berisiko terdampak pasang laut.
“Perhitungan mitigasi harus dilakukan sejak awal berdasarkan potensi wilayah masing-masing. Dari sana kita bisa memetakan kebutuhan anggaran, kesiapan tim, hingga sumber daya manusia yang diperlukan,” jelasnya.
Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Agusriansyah meminta pemerintah serius membenahi masalah di sektor hulu. Ia menyinggung data pembukaan lahan, aktivitas perkebunan sawit, hingga pertambangan yang berdampak langsung pada kondisi sungai.
Mengingat lanskap Kaltim yang didominasi oleh industri ekstraktif, koordinasi mengenai tata guna lahan menjadi kunci agar bencana tidak terus berulang. (csv)
