BAIT.ID – Tabrakan yang menimpa Jembatan Mahulu beberapa waktu lalu akhirnya menemui titik terang. Bukan sekadar faktor teknis kapal, insiden tersebut dipicu oleh kombinasi buruk antara kepadatan lalu lintas sungai, penyempitan ruang gerak, serta kuatnya arus Mahakam yang gagal diantisipasi kru kapal.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Aston, Selasa 30 Desember 2025, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda, Mursidi, membeberkan kronologi di balik insiden tersebut. Menurutnya, masalah bermula saat titik labuh di sekitar Jembatan Mahakam mengalami penumpukan.
Saat kejadian, sebuah kapal mencoba masuk ke jalur Jembatan Mahulu. Namun, karena kondisi di Jembatan Mahakam sudah penuh sesak, kapal tersebut diminta untuk putar balik. Keputusan yang terlambat ini justru berujung fatal.
“Karena arus sungai saat itu cukup kuat, kapal tidak sempat bermanuver untuk balik arah. Kapal akhirnya hilang kendali dan terbawa arus,” ujar Mursidi di hadapan perwakilan DPRD, Dinas PUPR, dan asosiasi pelayaran.
Situasi makin pelik karena banyaknya kapal lain yang tengah berlabuh di sekitar lokasi. Hal ini membuat ruang gerak untuk bermanuver darurat menjadi sangat sempit, hingga akhirnya benturan pada struktur jembatan tak terhindarkan.
Ia juga menanggapi usulan pembatasan ukuran kapal maksimal 200 feet, pihak KSOP mengaku pesimistis kebijakan tersebut bisa diterapkan dalam waktu dekat. Pasalnya, mayoritas tongkang batu bara yang beroperasi di Sungai Mahakam saat ini berukuran 300 feet.Sebagai solusinya, KSOP berencana menambah personel escort (pengamanan) tambahan saat kapal melintas di bawah jembatan, melengkapi sistem assist yang sudah ada.
Di sisi lain, fakta lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur pelindung jembatan masih sangat minim. Mursidi mengakui bahwa saat ini Jembatan Mahulu dan Jembatan Mahkota belum memiliki fender atau bemper pengaman.
“Untuk Jembatan Mahakam, perbaikan fender dijadwalkan mulai awal Januari. Sementara untuk Jembatan Mahulu, kami masih harus berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas PUPR terkait pembangunannya,” tambahnya.
Ke depan, pengawasan di jalur sungai ini akan diperketat melalui patroli gabungan yang melibatkan aparat penegak hukum, petugas navigasi, dan kepolisian perairan guna mencegah insiden serupa terulang kembali. (csv)
