BAIT.ID – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memberikan peringatan keras kepada Dewan Pengawas (Dewas) Perumdam Tirta Kencana agar tidak terjebak dalam hubungan yang terlalu nyaman dengan jajaran direksi. Ia menegaskan bahwa independensi adalah harga mati dalam mengawal perusahaan plat merah tersebut.
Pesan menohok ini disampaikan saat pelantikan Rita Damayanti sebagai anggota Dewas baru di Komplek Sekretariat TP PKK Samarinda, Rabu 7 Januari 2026, pagi.
Andi Harun mengibaratkan peran Dewas layaknya seorang penyidik. Meski secara struktural saling berkoordinasi, ia tidak ingin kedekatan personal justru menumpulkan fungsi kontrol. “Dewas itu tidak selalu menyenangkan, tapi pasti selalu diperlukan. Kalau akrab secara struktural, saya paham. Tapi kalau keakraban itu sampai menghilangkan daya kritis, lebih baik saya ganti,” tegas Andi Harun.
Baginya, bersikap kritis bukan berarti mencari-cari kesalahan, melainkan bentuk kebijaksanaan agar Perumdam Tirta Kencana tetap profesional dan tidak melenceng dari jalur.
Bukan sekadar mengawasi, Andi Harun memberikan target spesifik yang harus dikawal oleh Dewas dalam sisa masa bakti 2024–2028 ini. Pertama soal menekan kebocoran air (NRW) yang sudah jadi masalah klasik Non-Revenue Water harus segera diselesaikan. Membuat keuangan yang sehat untuk memacu peningkatan laba bersih sebesar 20 hingga 30 persen melalui efisiensi dan mencari sumber pendapatan baru di sektor industri.
Pelayanan super cepat sesuai standar pelayanan publik juga diminta didongkrak. Wali Kota menargetkan respons gangguan harus selesai dalam 30 menit dengan tingkat kepuasan pelanggan mencapai 95 persen.
Menanggapi instruksi tersebut, Rita Damayanti yang baru saja dilantik menyatakan kesiapannya untuk langsung tancap gas. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar pelengkap organisasi, melainkan pengawal kontrak kinerja direksi. “Ada tiga PR utama sesuai arahan Pak Wali yang disebut tadi. NRW, kesehatan keuangan, dan kualitas layanan. Kami akan jadi mitra strategis sekaligus pengawas agar target-target tersebut tidak sekadar jadi angka di atas kertas,” ujar Rita.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan transparan, termasuk rencana laporan publik setiap tiga bulan, masyarakat Samarinda diharapkan bisa segera merasakan perubahan nyata pada layanan air bersih di kota ini. (csv)
