BAIT.ID – Rentetan insiden kapal tongkang yang menghantam Jembatan Mahakam Hulu (Mahulu) akhirnya memaksa Pelindo Regional 4 Samarinda untuk melakukan perombakan total pada sistem pengawasan mereka. Setelah dua kali kecolongan dalam waktu singkat, operator pelabuhan ini berjanji akan memberlakukan pengawasan pengolongan kapal selama 24 jam penuh.
Insiden yang terjadi pada 23 Desember dan 4 Januari lalu disinyalir kuat karena adanya tongkang yang nekat melintas di luar jam pandu resmi. Celah inilah yang kini coba ditutup oleh Pelindo.
General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda, Capt. Suparman, tidak menampik bahwa sistem yang ada selama ini masih memiliki lubang. Ia mengakui bahwa meski prosedur sudah berjalan, implementasinya di lapangan belum cukup ketat untuk mencegah kapal-kapal nakal.
“Selama ini pengawasan sudah berjalan, hanya memang belum optimal. Ke depan akan kita optimalkan,” ujar Suparman saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu 7 Januari 2026.
Rencananya, Pelindo akan menyiagakan petugas pandu selama 24 jam tanpa henti. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi kapal yang berani melintas di bawah jembatan tanpa pengawalan, meski di luar jadwal rutin pengeluaran kapal.
Selain menambah personel, Pelindo berencana memaksimalkan penggunaan teknologi radio dan pemantauan digital untuk memonitor lalu lintas di sungai. Langkah ini juga melibatkan PT Melati Bhakti Satya (MBS) selaku Perusahaan Daerah (Perusda) melalui penyediaan kapal tunda (tugboat) dan pemasangan CCTV di titik-titik rawan jembatan.
Menariknya, terkait risiko kerusakan infrastruktur, terungkap bahwa jembatan-jembatan tersebut kini telah dilindungi asuransi. Skemanya, Pelindo bertindak sebagai penyokong dana, sementara pihak Perusda yang mengeksekusi operasional asuransi tersebut.
Rentetan tabrakan ini menjadi alarm keras bagi koordinasi lintas instansi di perairan Mahakam. Suparman berharap evaluasi besar-besaran ini bisa menjadi titik balik agar aset vital negara seperti Jembatan Mahulu tidak terus-menerus menjadi korban aktivitas pelayaran.
“Ini merupakan bentuk koordinasi lintas instansi sehingga kita bisa mengetahui kelemahan yang ada, dan itu akan kita perbaiki sesuai ketentuan,” pungkasnya. (csv)
