BAIT.ID – Anjloknya APBD Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp15,15 triliun bukan sekadar angka di atas kertas. Pemangkasan drastis sebesar hampir Rp6 triliun ini menjadi tamparan keras sekaligus peringatan bahwa struktur ekonomi Bumi Etam masih sangat rapuh. Termasuk soal terlalu bergantung pada komoditas sumber daya alam (SDA).
Pada beberapa dekade terakhir, Kaltim seolah terlena dengan “rezeki nomplok” dari sektor tambang dan sawit. Namun, ketika pasar global bergejolak, keuangan daerah langsung limbung. Realitas pahit ini diakui oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni. Menurutnya, kondisi fiskal saat ini adalah momentum untuk benar-benar mengevaluasi ketergantungan kronis pada SDA.
“Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Daerah tidak bisa terus bergantung pada SDA karena pergerakannya sangat memengaruhi APBD,” ujar Sri Wahyuni, Kamis 8 Januari 2026.
Ketergantungan yang dimaksud adalah soal dana transfer pusat yang mayoritas berasal dari bagi hasil SDA. Meski saat ini memang mulai diimbangi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi nyatanya belum cukup sakti untuk menjadi jangkar saat pendapatan dari sektor keruk merosot.
Pemprov kini mulai melirik potensi pajak yang selama ini belum tergarap optimal. Hingga akhir 2025, pajak daerah menyumbang Rp18,06 triliun. Namun, Sri Wahyuni mencatat masih banyak korporasi yang belum patuh menjalankan kewajibannya. Optimalisasi pajak non-SDA inilah yang kini dikebut untuk menciptakan kemandirian fiskal yang lebih sehat.
Menyusutnya anggaran memaksa Pemprov Kaltim bermain cantik dengan skala prioritas. Strateginya dengan sedikit mengencangkan ikat pinggang, program tetap jalan, tapi volume dikurangi. Artinya, tidak ada program baru yang bombastis; pemerintah memilih fokus mengamankan janji-janji politik yang sudah ada.
Program unggulan seperti GratisPol (bantuan UKT mahasiswa) dan Jospol dipastikan tetap bertahan, meski dengan sejumlah penyesuaian. Misalnya, pada program Jospol, kuota perjalanan religi terpaksa dipangkas demi menjaga napas anggaran. “Program tidak dihilangkan. Yang kita lakukan adalah menyesuaikan volume agar tetap realistis dengan kondisi anggaran,” tegas Sri.
Di tengah upaya mandiri, Kaltim rupanya masih berharap pada bonus dari pemerintah pusat. Kementerian Keuangan sempat menjanjikan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dengan syarat yang cukup menantang. Serapan belanja daerah di triwulan pertama harus menyentuh angka 30 persen.
Langkah ini ibarat perlombaan melawan waktu. Pemprov kini menerapkan evaluasi mingguan dan briefing ketat agar birokrasi bekerja lebih cepat menyerap anggaran. Jika target ini meleset, Kaltim dipastikan harus makin kencang mengikat pinggang di sepanjang tahun 2026.
Penurunan APBD ini menjadi pesan kuat bagi publik, masa kejayaan SDA ada batasnya. Tanpa diversifikasi ekonomi yang nyata ke sektor industri pengolahan atau jasa, Kaltim akan terus terjebak dalam siklus “gali lubang tutup lubang” setiap kali harga batubara dunia jatuh. (csv)
