BAIT.ID – Di balik gegap gempita perayaan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat 9 Januari 2026, terselip potret muram yang kontras dengan narasi kemajuan Bumi Etam. Saat gedung-gedung tinggi dan proyek infrastruktur mulai menjamur, jurang kesejahteraan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan justru semakin lebar dan mengkhawatirkan.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menunjukkan paradoks yang nyata. Meski angka kemiskinan makro diklaim turun ke level 5,17 persen, wajah kemiskinan di desa justru semakin kelam. Bukan sekadar soal angka, namun tingkat keparahan kemiskinan di pelosok melonjak tajam.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perdesaan kini menyentuh angka 1,102. Angka ini jauh dibanding dengan wilayah perkotaan yang hanya 0,781. Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, dalam laporan akhir tahunnya mengungkapkan bahwa masalahnya bukan lagi soal berapa banyak warga miskin, melainkan seberapa sulit mereka untuk keluar dari jerat tersebut.
Ironisnya, pola konsumsi rumah tangga miskin turut memperkeruh keadaan. Setelah beras sebagai kebutuhan pokok, rokok kretek filter justru menjadi pengeluaran terbesar kedua (14,11 persen). Angka ini mengalahkan belanja untuk sumber protein seperti telur dan daging ayam.
Dampaknya fatal, anggaran pendidikan tergerus dan hanya menyumbang 1,05 persen dari total pengeluaran non-makanan. Kondisi ini menjadi alarm keras akan terjadinya lingkaran setan kemiskinan antar-generasi yang sulit diputus jika pola hidup tak berubah.
Kaltim sebenarnya memiliki modal besar dengan jumlah penduduk 4,27 juta jiwa, di mana 71,34 persennya adalah usia produktif. Namun, bonus ini terancam mubazir. Kesenjangan gender di pasar kerja masih sangat lebar, partisipasi laki-laki mencapai 83,14 persen, sementara perempuan belum menyentuh angka 50 persen.
Lebih mengkhawatirkan lagi, hampir 20 persen pemuda di Kaltim masuk dalam kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training). Artinya, satu dari lima anak muda di Kaltim saat ini sedang menganggur, tidak bersekolah, dan tidak pula memiliki keterampilan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, tidak menampik adanya disparitas ini. Ia menyoroti keterbatasan akses layanan publik di desa sebagai akar masalah. Dari 841 desa di Kaltim, masih ada dua desa yang berstatus tertinggal akibat sulitnya menjangkau fasilitas kesehatan dan sekolah.
“Ini masalah klasik soal penganggaran dan aksesibilitas. Dinas terkait tidak boleh hanya menonton, harus ada tindakan segera agar akses layanan pemerintah provinsi bisa dirasakan sampai pelosok,” tegas Darlis.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengklaim pemerintah terus berupaya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini berada di angka 79,39. Fokus pemerintah, menurutnya, adalah memperbaiki standar hidup layak dan harapan lama sekolah.
“Kami ingin meningkatkan dimensi kesehatan dan pendidikan agar masyarakat punya modal untuk lepas dari jerat kemiskinan,” ujar Seno.
Namun, di usia yang hampir tujuh dekade, tantangan nyata bagi Kaltim bukan lagi sekadar menaikkan angka IPM di atas kertas, melainkan memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya berhenti di aspal kota, tapi juga sampai ke tanah-tanah perdesaan yang selama ini menjadi penyangga provinsi ini. (csv)
