BAIT.ID – Baru setahun berselang sejak diresmikan di lokasi baru, RS Korpri Samarinda atau RS Haji Muhammad Sulaiman (RS AMS) justru menunjukkan wajah yang memprihatinkan. Alih-alih menjadi pusat layanan kesehatan unggulan, rumah sakit milik Pemprov Kaltim ini justru terkesan menjadi proyek yang mubazir.
Kenyataan pahit ini ditemukan saat Komisi IV DPRD Kaltim melakukan inspeksi mendadak (sidak) baru-baru ini. Hasilnya mengejutkan, dari total 50 ruangan atau tempat tidur yang tersedia, hanya 13 ruangan yang benar-benar bisa digunakan. Sisanya, sebanyak 37 ruangan terbengkalai dan sama sekali tidak berfungsi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menyebut kondisi ini sebagai sebuah ironi. Pasalnya, rumah sakit ini baru saja pindah dan menempati gedung baru selama setahun terakhir, namun kerusakan fisik sudah terlihat di berbagai sudut.
“Kondisinya cukup memprihatinkan. Ada bagian bangunan yang rusak parah, ada juga yang menganggur karena kita kekurangan dokter dan tenaga kesehatan,” ujar Darlis dengan nada kecewa.
Masalah ini menjadi paradoks bagi rencana Pemprov Kaltim yang ingin menaikkan status rumah sakit tersebut dari tipe D ke tipe C. Menurut Darlis, rencana ambisius tersebut tidak masuk akal jika melihat fasilitas yang ada saat ini saja belum mampu dikelola dengan baik.
DPRD Kaltim mendesak Dinas Kesehatan untuk berhenti bermimpi soal ekspansi bangunan baru sebelum membereskan pekerjaan rumah di depan mata. Fokus utama seharusnya adalah renovasi bangunan yang rusak serta pemenuhan tenaga medis agar 37 ruangan yang menganggur bisa segera melayani pasien. “Jangan bicara ekspansi kalau fasilitas yang sudah dibangun dengan anggaran besar ini belum dimaksimalkan,” tegas Darlis.
Meski sempat beredar kabar miring mengenai polemik lahan dan pengelolaan antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda, legislatif memilih untuk tidak terjebak dalam urusan birokrasi tersebut. Darlis menegaskan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah memastikan anggaran besar yang telah dikucurkan tidak berakhir menjadi bangunan tak berguna.
Hingga saat ini, DPRD belum menemukan indikasi penyelewengan dana dalam pembangunannya, namun mereka akan segera memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta pertanggungjawaban terkait lambatnya optimalisasi operasional RS AMS. (csv)
