Memburu Data Akurat: Kaltim Mulai Persiapkan Evaluasi Statistik Sektoral 2026

Kamis, 22 Januari 2026
Diskominfo Kaltim menggelar pelatihan statistik sektoral di lingkungan Pemprov Kaltim. (istimewa)

BAIT.ID – Pemprov Kaltim mulai memanaskan mesin dalam mematangkan tata kelola data daerah. Langkah ini diawali dengan digelarnya Coaching Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahap I di kantor Diskominfo Kaltim, Kamis 22 Januari 2026.

Kegiatan ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan upaya serius untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan di Kaltim berpijak pada data yang valid dan akuntabel.

Fokus utama dalam pertemuan ini adalah membedah indikator penilaian EPSS, mulai dari kualitas data hingga urusan kelembagaan. Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Ika Wahyuni, menyebutkan bahwa pihaknya kini tengah bergerak cepat mengumpulkan berbagai bukti dukung yang diperlukan. “Kami sudah mulai menginventarisir bukti dukung untuk evaluasi 2026. Hari ini, kami mengajak perangkat daerah untuk menyisir satu per satu setiap domain dan langsung menginput datanya,” ujar Ika.

Baca juga  Pemprov Kaltim Salurkan Dana Gratispol Pendidikan Tinggi Rp44 Miliar untuk Tujuh PTN

Ika menekankan pentingnya peran aktif setiap perangkat daerah. Kecepatan dan ketepatan pengumpulan bukti ini akan menjadi penentu dalam proses evaluasi yang akan datang.

Senada dengan hal tersebut, Muhammad Syahril, Pranata Komputer Madya dari Badan Pusat Statistik (BPS), mengingatkan bahwa persiapan ini adalah maraton yang sudah dimulai sejak akhir tahun lalu.

Baca juga  Dana Transfer dari Pusat Anjlok, Pemprov Kaltim Intensifkan Lobi ke Jakarta

“Evaluasi ini adalah potret nyata bagaimana statistik sektoral dikelola di level provinsi. Kita ingin nilainya terus meningkat, jadi apa yang sudah disiapkan harus dievaluasi secara berkala,” jelas Syahril.

Ujung dari seluruh proses teknis ini adalah pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan statistik sektoral yang terintegrasi dan berkualitas, Pemerintah Provinsi Kaltim dapat merancang program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Baca juga  Anggaran Terbatas, DPRD Kaltim Minta Desa di Kukar Prioritaskan Usulan Bankeu

Melalui sinergi antarperangkat daerah, Diskominfo Kaltim berharap tata kelola data bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama bagi kemajuan daerah. (csv)

Bagikan