BAIT.ID – Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan legislatif terus menguat di daerah. Di Kaltim, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menggeruduk Kantor DPRD Kaltim pada Kamis, 22 Januari 2026 siang, menuntut agar hak suara rakyat tetap dijaga dalam bingkai demokrasi langsung.
Massa aksi yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda tiba di depan rumah rakyat Karang Paci sekitar pukul 14.00 WITA. Dengan pengawalan ketat, mereka menyuarakan kekhawatiran kolektif bahwa wacana Pilkada tidak langsung adalah bentuk kemunduran demokrasi yang nyata.
Humas Aksi, Hiththan Hersya Putra, menegaskan bahwa mengalihkan hak pilih rakyat ke tangan anggota dewan adalah langkah berbahaya yang mencederai konstitusi. Menurutnya, sistem pemilihan langsung yang berjalan saat ini, meski belum sempurna, masih jauh lebih baik dibandingkan menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada elite partai di parlemen.
“Dengan pemilihan langsung saja, indeks demokrasi kita masih tertatih-tatih. Jika ditarik kembali ke DPRD, ini sama saja dengan menutup pintu partisipasi publik,” tegas Hiththan di sela-sela aksi.
Lebih jauh, ia memperingatkan potensi suburnya praktik politik uang (money politic) di ruang-ruang tertutup. Hiththan menilai, jika pemilihan dilakukan oleh segelintir legislator, pengawasan akan semakin sulit dilakukan dan berisiko memunculkan transaksi gelap yang jauh lebih masif.
Dalam tuntutannya, aliansi mahasiswa tidak hanya sekadar berorasi. Mereka mendesak DPRD Kaltim untuk menandatangani pakta integritas sebagai komitmen tertulis menolak wacana tersebut. Mereka meminta para legislator Kaltim berani menyuarakan penolakan ini ke tingkat nasional, baik melalui DPR RI maupun pimpinan pusat partai politik masing-masing.
Aspirasi mahasiswa ini disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Politikus Partai Gerindra tersebut menyatakan kesiapannya untuk meneruskan tuntutan mahasiswa ke Jakarta. “Kami telah menerima aspirasi kawan-kawan mahasiswa melalui audiensi. Secara kelembagaan maupun kepartaian, pesan ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI,” ujar Ekti di hadapan massa.
Ekti menambahkan, meskipun persoalan ini masih dalam ranah wacana, ia menyadari adanya resistensi publik yang besar. Ia mengutip data lembaga survei yang menunjukkan sekitar 80 persen masyarakat tetap menginginkan pemilihan langsung. “Sebagai wakil rakyat, tugas kami adalah menjembatani suara daerah. Hasil pertemuan hari ini akan segera saya laporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti secara resmi,” pungkasnya. (csv)
