BAIT.ID – Pemkot Samarinda sedang tidak dalam posisi santai. Bayang-bayang pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari APBN menghantui tahun anggaran 2025–2026. Angkanya pun tak main-main, diproyeksikan merosot hingga 30 sampai 50 persen.
Menghadapi ancaman kekeringan fiskal ini, Wali Kota Andi Harun memilih tidak sekadar menunggu keajaiban dari Jakarta. Ia mengumpulkan tim akademisi untuk membedah strategi bertahan hidup sekaligus mencari sumber pendapatan baru di luar ketergantungan pada pusat.
Dalam pertemuan di Balai Kota, Jumat 30 Januari 2026 lalu, kondisinya digambarkan cukup pelik. Selama ini, postur APBD Samarinda sangat bergantung pada mekanisme top-down melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sayangnya, keran dana itu sepenuhnya dikendalikan pusat.
Berbeda dengan kabupaten yang masih punya dana desa, Samarinda sebagai kota harus memutar otak lebih keras agar program prioritas tidak macet di tengah jalan. “Kita tidak bisa hanya menunggu kebijakan pusat,” tegas Andi Harun. Baginya, kemandirian fiskal lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah harga mati.
Salah satu terobosan yang mulai dilirik adalah optimalisasi vessel command atau pengaturan lalu lintas kapal di alur Sungai Mahakam. Selama ini, denyut ekonomi di sungai tersebut sangat besar, namun kontribusinya terhadap kantong daerah dianggap belum maksimal.
Selain urusan sungai, Andi Harun juga mendorong Bapenda untuk lebih kreatif. Tugasnya berat, menggali sumber pendapatan yang legal dan berkelanjutan, tapi tetap ramah kantong alias tidak mencekik masyarakat dengan pajak yang memberatkan.
Hasil kajian dari tim akademisi ini nantinya akan jadi rekomendasi dalam penyusunan RKPD 2025 dan KUA-PPAS 2026. Tujuannya jelas, agar pembangunan Samarinda tidak goyah meski dukungan dana dari pusat sedang tidak baik-baik saja. (csv)
