BAIT.ID – Meski pembangunan di Kota Samarinda terus dikebut, sejumlah wilayah pinggiran rupanya masih belum tersentuh pembangunan. Realitas ini ditemukan di RT 21 Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, di mana warga masih berkutat dengan persoalan klasik, seperti minimnya akses listrik, air bersih, hingga jalan lingkungan.
Keluhan tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Samarinda, Suparno, menggelar reses (serap aspirasi) di Gang Kasah, RT 21 Sungai Kapih, pada Selasa 10 Februari 2026 malam. Kehadiran Wakil Ketua Komisi I tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menumpahkan kegelisahan mereka selama ini.
Ketua RT 21, Supriadi, membeberkan bahwa hambatan utama warga saat ini adalah infrastruktur kelistrikan. Menurutnya, ketiadaan tiang listrik sekunder membuat kabel-kabel tidak mampu menjangkau rumah warga yang berada di dalam gang.
“Tiang listrik hanya tersedia di jalan utama, belum masuk ke pemukiman. Akibatnya, ada warga yang sampai sekarang belum bisa menikmati aliran listrik secara normal,” jelas Supriadi.
Selain listrik, Supriadi juga mendesak pemerintah untuk memerhatikan aspek lain. Seperti semenisasi jalan dan drainase yang diharapkan pembangunannya bisa merata hingga ke seluruh pelosok gang agar mobilitas lancar dan bebas banjir. Kemudian akses PDAM atau sambungan air bersih dinilai belum mencakup seluruh rumah tangga di wilayah tersebut.
Tak hanya soal fisik, aspirasi warga juga menyentuh aspek sosial. Kelompok Habsyi, Hadrah, hingga Dasa Wisma turut meminta dukungan berupa perlengkapan guna menunjang aktivitas pemberdayaan masyarakat di lingkungan tersebut.
Merespons tumpukan persoalan tersebut, Suparno menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan hingga ke meja pembahasan anggaran. Namun, Ketua DPD PAN Samarinda ini juga memberikan edukasi politik kepada warga mengenai realitas fiskal daerah.
“Semua aspirasi ini saya tampung dan akan dikomunikasikan segera ke Pemkot Samarinda. Prioritas utama kita tentu adalah infrastruktur dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Suparno.
Meski begitu, ia meminta masyarakat untuk sedikit bersabar. Mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas, pembangunan tidak bisa dilakukan secara serentak dalam satu waktu. “Kami harus melihat kemampuan anggaran. Pembangunan mungkin dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas yang ketat. Yang pasti, saya akan berjuang agar suara warga Sungai Kapih tidak sekadar menjadi catatan,” tutupnya. (csv)
