Tinjau Aset Pemprov Kaltim di Jakarta, DPRD Ingin Ada Kontribusi Terhadap PAD

Kamis, 26 Juni 2025
Komisi II DPRD Kaltim meninjau salah satu aset Pemprov Kaltim, Hotel Blue Sky Pandurata. (Istimewa)

BAIT.ID – Aset Pemprov Kaltim tengah diupayakan bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah pengelolaan Hotel Blue Sky Pandurata yang ada di Jakarta. Komisi II DPRD Kaltim bahkan meninjau langsung hotel yang terletak kawasan Cikini, Jakarta Pusat ini.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan tinjauan ini sebagai bentuk monitoring berbagai aset milik Pemprov Kaltim. Termasuk juga meminta penjelasan langsung terkait rencana bisnis hotel tersebut. Agar bisa menyumbang pemasukan bagi kas daerah. “Hotel ini merupakan salah satu aset strategis yang bisa dikembangkan. Apalagi tahun lalu baru direnovasi, tentu kami ingin lihat peluang bisnis dan kontribusi untuk PAD,” ujar Sabaruddin.

Baca juga  Kekurangan Tenaga Medis di Kaltim, DPRD Desak Pemprov Bertindak

Politikus Gerindra ini juga mengatakan, Komisi II sedang menelaah seluruh aset milik Pemprov Kaltim. Apakah berjalan sesuai kebutuhan serta memastikan sejauh mana kontribusinya untuk pemasukan daerah. Dari tinjauan tersebut dirinya cukup puas dari kinerja manajemen hotel. “Setelah renovasi juga menunjukkan perkembangan usaha yang positif,” tuturnya.

Hotel ini merupakan salah satu aset Pemprov Kaltim yang dimanfaatkan dan dikelola oleh PT Kaltim Melati Bhakti Satya (MBS). BUMD ini kemudian memakai bentuk kerja sama operasional dengan Blue Sky Hotel Group.Hotel ini hadir sebagai boutique hotel dengan 86 kamar serta fasilitas seperti restoran, lounge, dan ruang meeting hingga ideal untuk tamu bisnis dan wisatawan.

Baca juga  Pemprov Kaltim Dorong Transformasi MMP dan Jamkrida Jadi Perseroda

Pada akhir 2024, Blue Sky Pandurata menjalani renovasi besar, terutama pada ruang meeting, restoran, dan beberapa kamar. Secara resmi kembali dibuka pada 3 Desember 2024 lalu.

Sementara itu Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan model kerja sama terhadap aset Pemprov Kaltim jika mendapat keuntungan bisa jadi contoh untuk aset lainnya. Sehingga ia meminta agar komunikasi antara manajemen hotel dengan Pemprov Kaltim bisa berjalan mulus. “Ini jadi bahan evaluasi legislatif, bukan tidak mungkin pengelolaan aset daerah lainnya bisa dibuat serupa,” sebutnya. (csv)

Baca juga  KontraS: Ruang Kebebasan Sipil Kian Terhimpit di Indonesia
Bagikan