BAIT.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Mulawarman menggelar diskusi publik membahas program Gratispol milik Pemprov Kaltim. Diskusi berlangsung di Teras Samarinda, Senin 30 Juni 2025 sore.
Isu utama yang mencuat adalah tidak konsistennya informasi seputar program kuliah gratis tersebut. Mulai dari perguruan tinggi mitra, sasaran penerima, hingga teknis pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dinilai kerap berubah-ubah.
Diskusi ini menghadirkan enam pembicara, termasuk perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan, dan Tim Transisi Gubernur Kaltim. Penyusun program Gratispol, Rusmadi, menegaskan perubahan data terjadi karena proses penyesuaian di lapangan. “Kami menyiapkan program ini berbasis data. Hanya saja data awal nasional perlu diselaraskan lagi dengan data dari OPD, jadi wajar kalau ada pembaruan,” jelas Rusmadi usai diskusi.
Salah satu contoh perubahan adalah jumlah kampus mitra. Awalnya tercatat ada 53 perguruan tinggi, namun baru tujuh yang menandatangani kontrak. Sisanya masih diverifikasi. Target penerima juga disesuaikan, dari rencana 30.943 mahasiswa menjadi 16.823 mahasiswa baru di tujuh PTN. Untuk mahasiswa lama, pendanaan baru akan diprioritaskan mulai 2026.
Skema penyaluran bantuan pun diubah. Semula dana akan ditransfer langsung ke mahasiswa, kini dibayarkan ke kampus agar lebih akuntabel.
Rusmadi menyebut mekanisme final Gratispol masih menunggu pengesahan Peraturan Gubernur, RPJMD, dan APBD. “Semua diatur di regulasi tersebut, termasuk langkah mitigasi jika ada kendala di lapangan,” bebernya.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar selalu mengecek informasi resmi melalui situs Pemprov Kaltim, Diskominfo, Biro Administrasi Pimpinan, atau OPD terkait. “Pemprov telah mengoptimalkan perangkat yang ada untuk menyiapkan informasi,” pungkasnya. (csv)
