BAIT.ID – Eskalasi politik di Benua Etam pasca-munculnya wacana penggunaan Hak Angket oleh DPRD Kaltim terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud terus memantik atensi nasional. Menanggapi dinamika tersebut, Waketum DPP Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, angkat bicara mengenai posisi partainya dalam kemelut politik di Karang Paci.
Ditemui di sela agenda silaturahmi bersama kalangan akademisi di Hotel Harris Samarinda, Jumat, 8 Mei 2026, legislator Senayan ini menegaskan bahwa pihaknya terus memantau secara intensif setiap pergerakan politik yang terjadi di daerah.
Budisatrio menilai, wacana penggunaan hak istimewa dewan tersebut merupakan bagian dari dialektika demokrasi yang wajar di tingkat legislatif. Ia menekankan bahwa DPP memberikan ruang bagi fraksi di daerah untuk menjalankan fungsi pengawasannya.
“Saya rasa rekan-rekan di DPRD sedang memproses mekanisme demokrasi yang ada. Kami (DPP) memantau dan mengawal proses tersebut agar tetap berjalan sesuai koridornya,” ujar Budi kepada awak media.
Meski enam fraksi di DPRD Kaltim—termasuk Fraksi Gerindra—dikabarkan telah memberikan lampu hijau terhadap usulan hak angket ini, Budisatrio enggan berkomentar terlalu jauh mengenai teknis politik di internal dewan. Baginya, prioritas utama adalah menjaga agar kegaduhan politik tidak mengaburkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Fokus kami tetap pada kepentingan rakyat. Kami terus menyerap aspirasi dari teman-teman di Kaltim untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap on-track,” pungkasnya sebelum mengakhiri sesi wawancara.
Gelombang desakan hak angket ini diketahui bermula dari Aksi 214, di mana sejumlah elemen massa mendesak parlemen daerah untuk melakukan investigasi mendalam terhadap beberapa kebijakan strategis Pemprov Kaltim.Hingga berita ini diturunkan, kekuatan di Karang Paci masih terus melakukan konsolidasi lintas fraksi untuk menentukan apakah hak angket ini akan berlanjut ke tahap paripurna atau berakhir di meja lobi politik. (csv)
