BAIT.ID – Kendati telah ditopang fasilitas yang terbilang megah, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.
Hal tersebut menjadi sorotan utama Panitia Khusus Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Pansus LLPADS) DPRD Kaltim saat melakukan uji petik dan peninjauan lapangan di kawasan industri terpadu tersebut baru-baru ini.
Ketua Pansus LLPADS DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa persoalan mendasar yang membuat KEK MBTK belum mampu berlari kencang adalah ketiadaan kelembagaan yang definitif dan profesional. “Belum ada BP (Badan Pengelola) yang bisa mendorong pengelolaan yang lebih maksimal,” ujar Agusriansyah saat meninjau kawasan KEK MBTK.
Menurutnya, keberadaan Badan Pengelola sangat krusial. Lembaga inilah yang memiliki legalitas dan wewenang resmi untuk menandatangani perjanjian kerja sama operasional (business-to-business) dengan para investor maupun pihak ketiga. Tanpa kesiapan kelembagaan, peluang untuk menggaet investasi dan mendulang PAD dari kawasan ini dipastikan terus menguap.
Oleh karena itu, Pansus mendorong agar pemerintah daerah tak sekadar mengejar status operasional kawasan, melainkan wajib memastikan tata kelola bisnis di dalamnya berjalan secara profesional. Langkah ini penting agar geliat ekonomi yang tercipta dapat memberikan imbal hasil nyata bagi kas daerah, khususnya melalui pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Selain area industri, Pansus LLPADS juga menyisir kesiapan Pelabuhan Maloy. Infrastruktur perairan ini ditegaskan tidak boleh berhenti sebatas komoditas fisik yang menganggur, melainkan harus difungsikan secara nyata untuk menggerakkan arus logistik regional.
Pelabuhan Maloy dinilai menyimpan potensi raksasa untuk melayani pengapalan minyak sawit mentah (crude palm oil), produk turunan kelapa sawit, hingga kebutuhan logistik industri pengolahan kayu, mineral, batu bara, dan gas bumi. “Semakin efektif fasilitas itu dimanfaatkan, semakin besar pula peluang tumbuhnya aktivitas usaha yang dapat menggerakkan perekonomian kawasan,” jelas Agusriansyah. Kelancaran rantai pasok logistik, lanjutnya, merupakan fondasi utama magnet daya tarik industri.
Rangkaian peninjauan Pansus ditutup dengan melihat langsung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau Intake Maloy. Infrastruktur penyedia air bersih ini dipandang vital, bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan operasional para tenant di KEK MBTK, tetapi juga sebagai solusi atas krisis air bersih warga pesisir di wilayah Kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang.
Secara keseluruhan, DPRD Kaltim menggarisbawahi bahwa tantangan sesungguhnya adalah memastikan seluruh aset daerah tersebut beroperasi penuh, dikelola secara profesional, serta memberi dampak ekonomi terukur bagi daerah dan warga lokal. (csv)
