BAIT.ID — DPRD Kaltim mengambil langkah progresif dalam memandu perlindungan ekosistem dengan pertumbuhan fiskal daerah. Melalui Panitia Khusus (Pansus), DPRD Kaltim resmi menggelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, Minggu, 8 November 2026 di Balikpapan.
Langkah ini menandai babak baru komitmen legislatif untuk membuktikan bahwa kelestarian alam Kaltim yang kaya akan hutan, mangrove, gambut, sungai, hingga pesisir bukan sekadar objek konservasi pasif, melainkan modal strategis bernilai ekonomi tinggi.
Ketua Pansus Ranperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa paradigma lama yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai beban pembangunan harus segera ditinggalkan. Sebaliknya, jasa lingkungan kini didorong menjadi motor ekonomi baru yang berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Lingkungan hidup bukanlah beban pembangunan, melainkan modal strategis bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan daerah,” ujar Sarkowi di hadapan para pemangku kepentingan.
Regulasi anyar ini dirancang untuk menghadirkan kepastian sistem yang komprehensif, mulai dari mekanisme insentif dan kompensasi, penerapan nilai ekonomi karbon, hingga skema pembagian manfaat (benefit sharing) yang transparan serta berkeadilan bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana menekankan pentingnya efektivitas regulasi. Ia mengingatkan agar produk hukum yang dihasilkan nantinya bukan sekadar macan kertas atau dokumen administratif belaka, melainkan aturan yang aplikatif dan berdampak nyata di lapangan. “Uji publik menjadi ruang bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, organisasi lingkungan, dan masyarakat untuk menyampaikan kritik serta masukan demi penyempurnaan aturan tersebut,” terang Yenni.
Forum strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi DPRD Kaltim, termasuk Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud dan Wakil Ketua I Ekti Imanuel. Kehadiran para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim, akademisi, serta pakar nasional menunjukkan urgensi kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan regulasi ini.
Adapun diskusi mendalam dipandu oleh narasumber kompeten, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Joko Istanto, Peneliti Ahli Utama BRIN Tien Wahyuni, serta Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri Rahaditya Afif Sedjati. (csv)
