SMA 16 Samarinda Jadi Lokasi Sementara Sekolah Rakyat, Pemprov Siapkan Fasilitas Permanen

Senin, 21 Juli 2025
Asrama di SMA 16 Samarinda jadi tempat sementara sekolah rakyat, sebelum Pemprov Kaltim siapkan tempat permanen

BAIT.ID – Pemprov Kaltim melalui Dinas Sosial menunjuk SMA Negeri 16 Samarinda sebagai lokasi sementara untuk menjalankan program Sekolah Rakyat. Keputusan ini diambil sembari menanti rampungnya pembangunan fasilitas permanen untuk program pendidikan inklusif tersebut.

Kepala SMA Negeri 16 Samarinda, Abdul Rozak, mengungkapkan bahwa pihak sekolah telah menyiapkan sarana pendukung berupa asrama dua lantai dengan kapasitas mencapai 60 kamar. Setiap kamar dapat menampung tiga hingga empat siswa.

“Kalau diisi tiga orang per kamar, bisa menampung 180 siswa. Kalau empat orang, totalnya bisa 240 siswa,” ujar Rozak saat ditemui Sabtu 19 Juli 2025 pagi.

Baca juga  Supardi Resmi Jabat Kajati Kaltim, Fokus Awal Tangani Tumpukan Perkara Hukum

Selain akomodasi, SMA 16 juga menyediakan ruang belajar yang cukup luas di sekitar area asrama. Fasilitas laboratorium komputer dan laboratorium IPA milik sekolah pun dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, asalkan ada kesepakatan teknis tertulis terkait penggunaannya. “Intinya kami siap mendukung penuh program ini. Baik dari sisi asrama, ruang kelas, laboratorium, sampai bentuk kerja sama lintas instansi. Ini program yang bagus, dan kami ingin ikut ambil bagian,” tegas Rozak.

Baca juga  Wagub Kaltim Minta Maxim Patuhi SK Gubernur, Penyegelan Kantor Maxim Jadi Peringatan

Dengan lahan seluas hampir 8 hektare dan dukungan tenaga pendidik yang memadai, SMA 16 disebut cukup representatif sebagai lokasi awal Sekolah Rakyat. Rozak menyebutkan bahwa penggunaan sekolah sebagai lokasi sementara direncanakan berlangsung sekitar satu tahun, hingga fasilitas permanen yang dibangun Pemprov Kaltim benar-benar siap digunakan. “Saat ini pembangunan sarana di lokasi utama sedang berlangsung. Termasuk pembangunan ruang kelas, asrama, dan lapangan olahraga,” tambahnya.

Baca juga  Seleksi Direksi BUMD Harus Hasilkan Figur Kompeten dan Visioner

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa proses penetapan lokasi permanen Sekolah Rakyat masih menunggu hasil verifikasi dari satuan kerja Kementerian PUPR di daerah.

“Setelah diverifikasi dan dinyatakan layak oleh Satker, baru bisa kami usulkan ke kementerian pusat,” jelasnya singkat.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya Pemprov Kaltim dalam meningkatkan akses pendidikan untuk kelompok masyarakat rentan, dengan pendekatan yang lebih terbuka dan berbasis kebutuhan sosial. (csv)

Bagikan