BAIT.ID – Anggota DPRD Kaltim baru saja merampungkan agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Berbagai usulan pembangunan yang berasal dari kebutuhan warga telah terangkum dalam dokumen hasil reses tersebut. Pemprov Kaltim menyatakan siap mengakomodasi seluruh aspirasi yang telah dihimpun oleh legislatif.
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin, 4 Agustus 2025. Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyampaikan hasil kunjungan lapangan para anggota dewan. Isu yang paling banyak dikeluhkan warga mencakup infrastruktur jalan, ketersediaan air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan dirinya mendengar langsung paparan hasil reses dari tiap fraksi. Ia secara khusus menyoroti sektor pendidikan, yang menurutnya menjadi perhatian utama masyarakat. “Banyak warga meminta perbaikan ruang kelas serta penambahan sekolah baru di beberapa daerah. Ini akan menjadi prioritas kami,” ungkap Seno.
Namun, ia menjelaskan bahwa tindak lanjut dari aspirasi tersebut baru bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Hal ini karena pembahasan APBD Perubahan 2025 sudah berlangsung, sementara usulan baru perlu dirancang dalam perencanaan tahun depan.
Meski demikian, Seno menegaskan bahwa sektor infrastruktur tetap mendapat perhatian. Termasuk perbaikan jalan di wilayah terpencil dan pembangunan jalan penghubung antarkabupaten/kota. “Beberapa usulan infrastruktur yang disampaikan anggota dewan akan kami tindak lanjuti,” tambahnya.
Tak hanya itu, Pemprov Kaltim juga memprioritaskan penanganan kasus stunting dan kemiskinan. Dua isu ini dinilai penting untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bumi Etam. “Kami juga fokus pada persoalan gizi buruk yang masih terjadi di masyarakat,” ujarnya.
Hasil reses yang disampaikan masing-masing fraksi memang beragam, sesuai dengan kebutuhan spesifik di daerah pemilihan mereka. Seperti yang disampaikan Fraksi Golkar, permintaan terbanyak meliputi sektor perbaikan jalan, disusul penerangan jalan umum dan ketersediaan air bersih. “Termasuk normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan penanganan abrasi pantai,” ujar Apansyah, juru bicara Fraksi Golkar.
Salah satu keluhan utama masyarakat adalah buruknya layanan air bersih, baik dari sisi kualitas air yang keruh maupun distribusi yang tidak lancar. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar Perumdam di tiap daerah meningkatkan kinerjanya. “Sebagai alternatif, mereka juga mengusulkan bantuan sumur bor dan pembangunan bak penampungan air atau tandon,” pungkas Apansyah. (csv)
