BAIT.ID – Meski pemerintah pusat melakukan efisiensi melalui pemangkasan dana transfer ke daerah, DPRD Kaltim menegaskan pembangunan infrastruktur di Bumi Etam tetap berjalan. Komisi III DPRD Kaltim yang membidangi infrastruktur bahkan mulai merumuskan langkah agar sejumlah proyek fisik tidak berhenti di tengah jalan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim, Senin 25 Agustus 2025. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menekankan bahwa efisiensi anggaran memang tidak terhindarkan, tetapi pembangunan tidak boleh sampai terhenti.
“Harus tetap ada progres, walaupun dikerjakan secara bertahap. Misalnya, kalau jalan sepanjang 100 kilometer belum bisa dibangun penuh, minimal 50 kilometer dulu selesai. Yang penting masyarakat bisa melihat ada hasil kerja pemerintah,” tegas Abdulloh.
Pemangkasan dana transfer pusat dikhawatirkan bakal menunda sejumlah proyek prioritas. Namun, DPRD memastikan beberapa pekerjaan strategis tetap diprioritaskan penyelesaiannya. Saat ini, setidaknya ada dua proyek jalan yang mengalami penundaan, yaitu di kawasan Ujoh Bilang, Mahakam Ulu, dan akses menuju Bandara APT Pranoto di Samarinda. Penundaan dipilih karena masyarakat masih memiliki jalur alternatif yang dapat digunakan.
Meski demikian, Abdulloh mengakui DPRD masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait bentuk efisiensi yang akan diterapkan, apakah berupa pengurangan bantuan keuangan, penundaan proyek, atau pemangkasan langsung.
“Belum ada keputusan resmi, jadi kami belum bisa membahas detailnya. Tapi prinsipnya, jangan sampai kepentingan masyarakat dikorbankan,” ujarnya.
DPRD Kaltim pun mendorong pemerintah pusat segera memberikan kepastian agar perencanaan pembangunan di daerah dapat segera disesuaikan. Dengan begitu, meski ada efisiensi, proyek infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat tetap bisa terlaksana. (csv)
