BAIT.ID – Jalan Poros Kariangau di Balikpapan kondisinya rusak parah. DPRD Kaltim meninjau langsung akses vital ke Pelabuhan Kariangau tersebut. Dikhawatirkan bakal muncul korban jiwa akibat rusaknya jalan, jika dibiarkan terlalu lama.
Komisi III DPRD Kaltim meninjau langsung kondisi jalan yang jadi urat nadi distribusi logistik tersebut. Sebagai akses satu-satunya, jalan tersebut juga dilalui warga dan karyawan yang bekerja di PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT). Sehingga, tidak mustahil kondisi jalan rusak itu justru menimbulkan korban jiwa.
Sedikit gambaran terkait kondisi jalan tersebut. Puluhan lubang dibiarkan menganga di badan jalan, aspal mengelupas pada beberapa titik. Ketika turun hujan, genangan air tertahan hingga membuat jalan becek dan licin.
Berulang kali aduan dilayangkan, namun perbaikan tak kunjung ada. Kerap terjadi kecelakaan kecil akibat buruknya kondisi jalan. Sepertinya kerusakan jalan tersebut sengaja lalai ditangani.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh didampingi para anggota komisi lainnya serta sejumlah pihak terkait mendatangi langsung lokasi pada, Rabu 27 Agustus 2025 pagi. Ia menilai, lambannya penanganan terhadap kondisi jalan ini bakal membawa efek domino. Bukan saja terkait arus logistik yang tersendat, tetapi juga membahayakan nyawa manusia.
“Tentu ini berkaitan dengan hajat hidup dan keselamatan orang banyak. Jangan hanya beralasan anggaran, kalau terus dibiarkan, bisa-bisa ada nyawa yang melayang,” ucap Abdulloh saat dihubungi terkait agenda peninjauan ini.
Selain itu politikus Golkar ini menyebut, akses jalan menuju Pelabuhan Kariangau itu bisa jadi magnet ekonomi. Mengingat tempatnya yang strategis tentu memicu investor berdatangan. Tetapi, jika kondisi jalan rusak tidak ditangani, tentu membuat penanam modal berpikir ulang. “Ini pintu gerbang industri. Kalau jalan ke KKT saja rusak parah, bagaimana investor mau percaya pemerintah serius mendukung infrastruktur?,” bebernya lagi.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Balikpapan ini, seharusnya pemerintah juga bisa mencari langkah taktis. Jangan hanya berpangku tangan akibat anggaran yang minim. “Tentu mesti ada solusi lain agar bisa menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.
Alternatif seperti pergeseran anggaran, penambahan, hingga perbaikan darurat harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
Komisi III DPRD Kaltim menegaskan hasil peninjauan lapangan kali ini tidak boleh berhenti sebatas laporan. Mereka menuntut tindak lanjut nyata dari pemerintah, khususnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim.
“Kami tidak ingin pertemuan ini hanya jadi catatan protokol. Masyarakat menunggu bukti, bukan janji. Jalan ini harus segera diperbaiki. Pertanyaannya, apakah pemerintah pusat berani menjawab tuntutan ini?” tandas Abdulloh. (csv)
