BAIT.ID – Berkurangnya dana transfer pusat membuat Pemprov Kaltim dituntut mencari sumber pembiayaan baru. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun harus dimaksimalkan, bukan hanya dari satu sektor, melainkan merata di seluruh lini pajak daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai upaya pemerintah saat ini masih terlalu bertumpu pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Padahal, potensi besar justru tersebar di berbagai sektor pajak yang belum tergarap optimal. “Bukan hanya BUMD saja yang perlu digali, hampir semua OPD yang selama ini belum maksimal harus digenjot,” tegasnya.
Sektor pajak menjadi kunci, terutama di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai leading sector pengelola penerimaan. Data potensi pajak daerah sebenarnya sudah terpetakan, mulai dari pajak air permukaan, alat berat, kendaraan bermotor hingga yang pembagiannya dengan pusat. “Semua sektor harus meningkat bersama, jangan hanya bergantung pada BUMD,” jelas politikus Gerindra tersebut.
Komisi II, lanjutnya, telah menyampaikan langsung kepada Bapenda agar lebih agresif menggali sumber pajak. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak asal menaikkan pajak tanpa kajian matang. Langkah gegabah justru bisa memicu resistensi masyarakat. “Sebaiknya dibuat klasifikasi, mana pajak dan retribusi yang layak dinaikkan dan mana yang berpotensi membebani masyarakat,” sarannya.
Beberapa sektor disebut lebih memungkinkan, seperti pajak hiburan, restoran, dan minuman beralkohol. Menurutnya, sektor itu relatif tidak menimbulkan penolakan jika dinaikkan. Sebaliknya, pajak yang menyentuh langsung masyarakat luas perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Lebih jauh, Sabaruddin mengingatkan agar pemerintah berlaku adil dalam mengelola penerimaan. Peningkatan pajak harus sebanding dengan kualitas layanan publik. “Kalau pajak naik tapi jalan masih berlubang, itu jelas tidak fair. Jadi harus adil, kita sama-sama,” tandasnya. (csv)
