BAIT.ID – Gelombang demonstrasi pada 1 September 2025 di Samarinda diwarnai kehadiran ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam. Aksi tersebut berakhir ricuh setelah aparat kepolisian membubarkan kerumunan menjelang waktu magrib.
Sebelum pembubaran, massa sempat ditemui Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, bersama sejumlah anggota dewan. Namun jawaban yang disampaikan Hasan dianggap terlalu normatif dan tidak menjawab tuntutan peserta aksi.Hasan mengatakan, DPRD Kaltim akan menampung aspirasi Aliansi Mahakam untuk kemudian diteruskan kepada DPR RI. “Kami akan bahas dulu persoalan ini, lalu membuat surat pernyataan resmi untuk disampaikan ke pusat,” ucapnya di hadapan massa.
Pernyataan itu justru disambut sorakan. Para demonstran menilai sikap Ketua DPRD hanya sebatas janji tanpa langkah nyata. Padahal, aliansi membawa 11 poin tuntutan yang ingin segera didiskusikan bersama legislator di tempat. “Kami ingin pembahasan dilakukan sekarang juga, bukan nanti,” seru salah satu orator.
Pertemuan pun berakhir tanpa kesepakatan. Para legislator kembali masuk gedung, sementara massa tetap bertahan di luar pagar. Ketua BEM KM Universitas Mulawarman, M. Ilham Maulana, menegaskan bahwa jawaban DPRD tidak lebih dari pengulangan janji kosong. “Kami sudah bosan dengan pernyataan normatif. Aksi-aksi sebelumnya juga berakhir dengan jawaban yang sama,” tegasnya.
Ketegangan meningkat ketika massa mencoba mendorong pintu gerbang DPRD dan melakukan aksi bakar ban. Namun upaya itu gagal setelah aparat keamanan menahan pergerakan mereka.
Menjelang senja, polisi mulai mengambil tindakan tegas. Water cannon dan gas air mata ditembakkan untuk membubarkan kerumunan. Massa terpukul mundur hingga ke Jalan Tengkawang, sebelum akhirnya perlahan meninggalkan lokasi.
Aksi serupa juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Gelombang demonstrasi ini dipicu kekecewaan publik atas sejumlah kebijakan, mulai dari kenaikan tunjangan DPR RI hingga meningkatnya beban pajak daerah. (csv)
