BAIT.ID – Rangkaian aksi massa yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Samarinda bukan tanpa sebab. Semua terjadi akibat dari banyaknya kebijakan yang tidak populis diambil pemerintah. Bahkan beleid yang lebih menyiksa rakyat juga dijalankan pemerintah daerah.
Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bahtiar, mengatakan bahwa rangkaian aksi ini bukanlah peristiwa tiba-tiba. Tetapi puncak dari perjalanan panjang kekecewaan masyarakat terhadap arah kebijakan negara. “Ini akumulasi dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan belakangan ini,” ujarnya.
Ia mencontohkan, seperti kebijakan anggaran yang memangkas dana bagi hasil daerah. Alhasil membuat pemerintah daerah berpikir keras meraup pendapatan. Akhirnya langkah yang diambil menaikan pajak yang membebani masyarakat. “Sementara janji-janji kampanye tak kunjung terwujud, ditambah gaya minim pejabat dan anggota DPR yang makin tidak empati di tengah kesulitan rakyat,” imbuhnya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unmul itu menyoroti kebijakan anggaran pemerintah pusat yang memangkas dana transfer daerah hingga 50 persen. Salah satu itemnya ada dana bagi hasil (DBH) migas dan batubara. Hingga Kaltim menjadi salah satu daerah yang paling merasakan dampak pemotongan tersebut.
“Padahal itu hak daerah. Kekayaan migas, batubara, hingga sawit yang dihasilkan Kaltim sudah seharusnya dinikmati rakyatnya,” bebernya.
Tetapi, lanjutnya, mekanisme keuangan negara membuat pusat lebih dominan. Sebagai daerah penghasil tentu Kaltim sangat bergantumg dengan DBH tersebut. Ketika dipotong, otomatis struktur APBD ikut goyah. “Hingga berujung pada pembangunan daerah ikut terganggu, dan ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban,” tegasnya.
Kondisi ini kontras dengan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang menjanjikan kesejahteraan, lapangan kerja, dan keberpihakan pada rakyat kecil. “Sepuluh bulan berjalan, gaji ASN tak naik, sementara PHK marak. Janji mengurangi pengangguran justru berlawanan dengan kenyataan. Inilah yang memicu kemarahan publik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebijakan pendidikan. Anggaran besar lebih banyak terserap untuk program makan siang gratis ketimbang peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
Selain itu, gaya hidup pejabat dan kenaikan tunjangan DPR kian menambah kekecewaan rakyat. “Disebut tunjangan agar tidak dianggap gaji, tapi intinya tetap kenaikan pendapatan. Saat rakyat kesulitan, wakil rakyat justru menikmati privilege,” kata Saipul.
Komentar sejumlah pejabat yang dinilai arogan juga memperburuk keadaan, mulai dari menyarankan rakyat bekerja ke luar negeri hingga meremehkan protes kenaikan PBB.
Saipul menegaskan, gelombang aksi ini adalah peringatan keras bagi pemerintah dan partai politik. “Pemerintah harus introspeksi. Jika situasi ini tak segera dibenahi, aksi akan makin besar dan berpotensi memicu krisis legitimasi,” pungkasnya. (csv)
