BAIT.ID – Program transmigrasi di Kaltim kembali menjadi sorotan. DPRD Kaltim menilai, pemerintah harus lebih gencar melakukan sosialisasi agar kebijakan ini dipahami masyarakat, khususnya warga lokal yang tinggal di sekitar wilayah transmigrasi.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan program transmigrasi sebenarnya penting untuk pemerataan penduduk di Bumi Etam. Namun, ia menekankan perlunya langkah serius dari pemerintah dalam mengomunikasikan manfaat dan tujuan program tersebut.
“Pemerintah harus komunikatif kepada masyarakat. Sosialisasi itu penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun penolakan di lapangan,” ujar Hasanuddin.
Ia menjelaskan, program transmigrasi dirancang untuk mengurangi kepadatan penduduk di perkotaan dan mendorong pemerataan pembangunan. Saat ini, jumlah penduduk Kaltim tercatat 4,12 juta jiwa yang tidak tersebar merata di 10 kabupaten/kota. Hanya Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara yang penduduknya di atas 500 ribu jiwa.
Selain untuk pemerataan, transmigrasi juga menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Warga yang mengikuti transmigrasi akan memperoleh lahan seluas 2,5 hektar dengan syarat dikelola selama lima tahun. Lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian maupun perkebunan. “Kalau lahan yang belum digarap bisa dimanfaatkan oleh transmigran dengan aturan yang jelas, itu justru memberi nilai tambah bagi daerah,” kata Hasanuddin.
Namun ia mengingatkan, tanpa keterlibatan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi, program ini berpotensi menimbulkan gesekan sosial. Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk memberi penjelasan menyeluruh agar kebijakan transmigrasi dipahami sebagai peluang, bukan ancaman.
“Program ini bisa berhasil jika dikelola baik dan memenuhi ketentuan. Tapi kuncinya ada pada peran pemerintah dalam menjembatani pemahaman masyarakat,” tegasnya. (csv)
