BAIT.ID – Meski isu pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) terus berembus, Pemprov dan DPRD Kaltim tetap melanjutkan pembahasan APBD 2026. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim sepakat menjadikan angka Rp21,35 triliun sebagai patokan sementara.
Dalam rapat kerja di DPRD Kaltim, Rabu 3 September 2025, TAPD mengurai proyeksi belanja dan rencana pembangunan tahun depan. Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, menegaskan bahwa besaran tersebut hanya bersifat sementara. “Rp21,35 triliun masih kita gunakan sebagai acuan, karena keputusan resmi terkait pemangkasan TKD belum keluar,” ujarnya.
Kabar pemangkasan memang ramai beredar, bahkan disebut bisa memangkas separuh dari jatah TKD Kaltim. Pos Dana Bagi Hasil (DBH) disebut yang paling banyak dipotong. Dari awalnya diproyeksikan Rp8–9 triliun, bisa terpotong sekitar Rp5 triliun. Namun, hingga kini belum ada surat resmi dari Kementerian Keuangan yang menetapkan besaran pemotongan tersebut.
Untuk itu, pembahasan APBD tetap berlanjut dengan asumsi awal tanpa pemangkasan. Dewan juga meminta agar detail rencana belanja diurai hingga ke level perangkat daerah. “Belum tuntas, pembahasan masih berlanjut di pertemuan berikutnya,” tambah Yusliando.
Ia menegaskan, arah dan plafon anggaran baru akan disesuaikan jika surat resmi pemangkasan TKD sudah diterima. “Masih ada waktu. Pembahasan APBD murni 2026 paling lambat rampung November nanti,” katanya. (csv)
