BAIT.ID – Selama ini Kaltim lebih akrab dengan julukan lumbung energi karena kekayaan tambangnya. Namun, seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), Bumi Etam kini sedang berupaya keras mengubah citranya, menjadi daerah yang mandiri secara pangan.
Strateginya adalah cetak sawah besar-besaran. Masalahnya, mengubah lahan menjadi hamparan padi di Kaltim tak semudah membalik telapak tangan. Dari target ambisius 20.000 hektare yang diusulkan sejak 2025, realitanya hanya segelintir yang benar-benar bisa digarap.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, mengungkapkan bahwa kriteria teknis yang ketat menjadi penyaring utama. Banyak lahan yang diusulkan ternyata tidak lolos verifikasi.
Kutai Barat contohnya, dari usulan jumbo 11.500 hektare, hanya 800 hektare yang bisa lanjut. Sisanya, ternyata masuk dalam kawasan perikanan. Begitu juga dengan Kutai Kartanegara, usulan 6.500 hektare, ternyata hanya 300 hektare yang lolos karena sisanya rawan terendam banjir. Hanya di Berau yang justru masuk kriteria secara keseluruhan, karena 2.000 hektare yang diusulkan semuanya dinyatakan layak.
“Secara keseluruhan, dari 20.000 hektare awal, hanya sekitar 3.300 hektare yang benar-benar siap masuk tahap investigasi desain (SID),” ujar Fahmi dalam dialog televisi, Rabu 27 Januari 2026.
Meski banyak lahan rontok di tahap verifikasi, Pemprov Kaltim tidak menyerah. Mereka terus menyisir potensi baru di Paser, Kutai Timur, dan Berau. Hingga kini, total lahan yang sedang diproses mencapai sekitar 9.500 hektare.
Fahmi mengakui tantangan terbesar di Kaltim adalah rentan rebutan lahan. Banyak lahan yang secara fisik terlihat kosong, namun ternyata sudah mengantongi izin lain, mulai dari Hak Guna Usaha (HGU), konsesi pertambangan, hingga masuk kawasan hutan.
Menyiasati hal ini, pada 2026 pemerintah mengubah taktik. Fokus tidak lagi sekadar mencari lahan luas, tapi menyasar wilayah yang sudah punya jaringan irigasi. “Peluang berhasilnya jauh lebih besar di lahan yang irigasinya sudah siap,” tegas Fahmi.
Saat ini, ada 16 jaringan irigasi yang menjadi fokus, terutama di Berau, Paser, Kukar, dan Kutim. Namun, Fahmi mengingatkan bahwa infrastruktur secanggih apa pun tidak akan membuahkan hasil jika tidak ada orang yang mengolahnya. “Lahan ada, irigasi siap, tapi petaninya juga harus siap,” katanya.
Kini, Pemprov Kaltim tengah melobi pemerintah pusat agar kucuran dana APBN 2026 bisa dialokasikan untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak. Tujuannya untuk memastikan Kaltim tak lagi bergantung pada kiriman beras dari luar daerah saat IKN mulai padat penghuni. (csv)








