BAIT.ID – Samarinda dan Balikpapan tengah bersiap untuk rencana pembangunan infrastruktur. Pemprov Kaltim kini mulai serius menggodok proyek jalan tepi air atau waterfront road di dua kota utama tersebut. Bukan sekadar pemanis kota, proyek ini digadang-gadang menjadi pemecah macet yang kian kronis seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, ambisi ini datang dengan label harga yang fantastis, Rp7 triliun.Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengungkapkan bahwa estimasi anggaran tersebut akan dibagi dua. Balikpapan mendapatkan porsi terbesar yakni Rp5 triliun, sementara Samarinda diproyeksikan memerlukan Rp2 triliun.
Pembangunan dibuat pada titik krusial yang masuk dalam radar pembangunan. Untuk di Samarinda, jalan tersebut akan membentang dari Jembatan Mahkota II hingga kawasan Selili. Target utamanya adalah memecah kebuntuan lalu lintas yang selama ini mengular di sekitar Jembatan Sungai Dama.
Sementara untuk Balikpapan, jalur akan menghubungkan Bandara SAMS Sepinggan hingga kawasan Monpera (depan Makodam VI/Mulawarman). Rute ini diharapkan bisa menjadi katup pelepas bagi kepadatan di Jalan Jenderal Sudirman yang selama ini menjadi nadi utama kota.
Rudy Mas’ud menegaskan bahwa proyek ini adalah langkah preventif agar dua kota penyangga ini tidak lumpuh saat IKN beroperasi penuh. “Kita ingin menyiapkan infrastruktur sejak sekarang. Ketika IKN mulai beroperasi, Samarinda dan Balikpapan tidak lagi terbebani kemacetan,” ujarnya, Sabtu 10 Januari 2026.
Lonjakan volume kendaraan pada jam sibuk dan akhir pekan di kedua kota tersebut memang mulai terasa mengkhawatirkan. Tanpa adanya jalan alternatif yang signifikan, risiko stagnasi lalu lintas menjadi ancaman nyata bagi mobilitas warga.
Meski terdengar menjanjikan, realisasi waterfront road ini masih bergantung pada satu faktor, soal kesiapan APBD.Pemprov Kaltim berharap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa menopang biaya megaproyek ini tanpa mengganggu pos anggaran penting lainnya. Namun, Rudy memberikan catatan bahwa semua ini masih berada di atas meja perencanaan. “Semua masih dalam tahap perencanaan. Harapannya PAD Kaltim terus meningkat, sehingga pembangunan ini bisa direalisasikan dan APBD kita mampu menanggungnya,” tambah Rudy.
Saat ini, publik masih menunggu hasil studi kelayakan untuk melihat apakah proyek Rp7 triliun ini benar-benar efektif mengurai macet atau justru akan menjadi beban jangka panjang bagi keuangan daerah. (csv)
