BAIT.ID — Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mencapai 13.086 kasus memaksa Pemprov Kaltim mengubah arah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Fokus perlindungan kini digeser langsung pada keselamatan warga, bukan sekadar memadamkan titik api.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, ribuan kasus ISPA yang tercatat sepanjang 27 Juli hingga 15 September 2026 merupakan alarm darurat bagi keselamatan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. “Penanganan tidak cukup hanya berfokus pada jumlah titik api. Harus memastikan masyarakat terlindungi,” ujar Rudy dalam Rapat Koordinasi Karhutla di Balikpapan, Rabu, 7 Oktober 2026.
Pemprov mencatat ada 5.867 personel gabungan yang terdiri atas 291 anggota Brigade Pengendalian Karhutla dan 301 regu Masyarakat Peduli Api. Kekuatan ini dinilai masih berjalan sendiri-sendiri dan diinstruksikan untuk segera diintegrasikan di lapangan.
Selain pengerahan personel, pemprov mendesak optimalisasi sistem satu data yang memadukan sebaran hotspot, prediksi cuaca, indeks kualitas udara, hingga kesiapan fasilitas kesehatan. Penguatan patroli preventif juga menjadi syarat mutlak untuk menekan eskalasi kabut asap di berbagai wilayah.
Di luar isu karhutla, forum koordinasi tersebut turut menyoroti lambatnya elektrifikasi di wilayah pedalaman. Sebanyak 72 desa di Kaltim hingga kini belum menikmati aliran listrik PLN. Pemerintah menargetkan angka tersebut susut menjadi 36 desa pada tahun ini, dan tuntas seratus persen pada 2027. Manajemen PT PLN (Persero) juga didesak segera memberikan kejelasan mitigasi atas keluhan pemadaman bergilir yang kerap dikeluhkan warga akibat gangguan teknis pembangkit. (csv)
