BAIT.ID – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait pertanahan di Kota Tepian. Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pertanahan dan Tata Ruang se-Kaltim yang dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, ia menilai persoalan tanah di Samarinda kian kompleks dan perlu penanganan segera.
Menurut Andi Harun, problem terbesar muncul dari tumpang tindih kepemilikan dan pengelolaan lahan yang belum tuntas sejak lama. “Ada banyak kasus tanah yang diklaim sebagai Barang Milik Negara (BMN), padahal masyarakat sudah memegang sertifikat sah. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Andi Harun dalam forum yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat, 24 Oktober 2025.
Ia mendorong Kementerian ATR/BPN membuka ruang mediasi antara warga dan pemerintah. “Langkah mediasi jauh lebih elegan dan berkeadilan dibanding pendekatan hukum sepihak,” ucapnya.
Selain persoalan lahan BMN, Andi juga menyinggung Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di Samarinda yang mencakup area lebih dari 4.000 hektare. Status lahan tersebut, kata dia, masih menggantung dan menghambat rencana pembangunan, termasuk proyek-proyek strategis nasional. “Kami perlu kepastian agar lahan ini tidak jadi sumber konflik baru di kemudian hari,” katanya.
Isu lain yang turut mencuat adalah lahan di kawasan Embalut seluas sekitar 10 hektare. Sampai kini, status kepemilikannya masih belum jelas. Pemerintah pusat, katanya, telah membuka opsi penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) di atas HPL sebagai solusi sementara, sembari menunggu pembahasan lintas kementerian. “Yang paling penting, negara harus hadir. Persoalan pertanahan ini tidak boleh dibiarkan berlarut, karena di baliknya ada kepastian hidup masyarakat,” tegas Andi.
Di luar masalah legalitas tanah, Wali Kota Samarinda juga menyoroti ancaman berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan. Ia mendukung langkah Menteri ATR/BPN yang berkomitmen menjaga keberlanjutan ruang hijau dan sawah produktif. “Kalau lahan pertanian terus menyusut, dampaknya bukan hanya ke petani, tapi juga ketahanan pangan nasional,” ujarnya. (csv)
