BAIT.ID – Warga Samarinda nampaknya harus bersabar untuk melihat proyek infrastruktur raksasa baru di tahun 2026. Menurunnya proyeksi APBD memaksa Pemkot Samarinda memutar otak dan mengencangkan ikat pinggang dalam menangani masalah klasik kota, banjir.
Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, mengonfirmasi bahwa prioritas tahun depan akan bergeser. Alih-alih mengejar proyek prestisius, pemerintah memilih fokus pada napas panjang infrastruktur melalui pemeliharaan rutin.
Kabar baiknya, efisiensi anggaran ini diklaim tidak akan menyentuh operasional Tim Hantu Banyu. Pasukan yang selama ini berjibaku di gorong-gorong kota tersebut tetap dipertahankan secara penuh demi menjaga drainase perkotaan tetap berfungsi. “Untuk Hantu Banyu tidak ada efisiensi. Jumlah satgas tetap sama dan pekerjaan normalisasi drainase berjalan seperti biasa,” ujar Desy.
Strategi ini diambil karena pemeliharaan drainase dianggap lebih krusial dan berdampak langsung pada genangan air di pemukiman, sementara normalisasi sungai besar tetap menjadi porsi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Meski personel tetap lengkap, ada harga yang harus dibayar untuk menjaga keseimbangan fiskal. Dinas PUPR memutuskan untuk menghentikan sementara pembelian sarana pendukung atau alat berat baru.
Sebagai gambaran anggaran tahun sebelumnya mencapai Rp15 miliar itu sudah termasuk pengadaan alat. Usulan yang sama coba didorong PUPR Samarinda, namun realisasinya bergantung pada kondisi keuangan daerah.
Keputusan ini menjadi langkah realistis agar program penanganan banjir tetap jalan tanpa harus membebani kas daerah yang sedang menyusut. Kini, tantangannya adalah bagaimana memaksimalkan peralatan yang ada untuk memastikan Samarinda tidak semakin tenggelam saat curah hujan meningkat. (csv)
