BAIT.ID – Menjelang periode libur akhir tahun dan hari besar keagamaan, Pemprov Kaltim mulai memperketat pengawasan terhadap pergerakan harga bahan pokok. Fokus utama saat ini adalah memastikan rantai distribusi tidak terhambat guna menekan potensi lonjakan inflasi.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menjelaskan bahwa intervensi pemerintah tetap mengacu pada mekanisme pasar, yakni keseimbangan antara ketersediaan barang (supply) dan permintaan masyarakat (demand).
“Kami bergerak melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten dan kota. Fokusnya adalah menjaga hukum dasar ekonomi tersebut tetap stabil,” ujar Heni saat ditemui, Selasa 23 Desember 2025.
Dari hasil koordinasi terbaru dalam high level meeting lintas daerah, Pemprov Kaltim telah memetakan sejumlah komoditas yang dinilai rawan mengalami fluktuasi harga. Identifikasi awal ini krusial agar pemerintah bisa melakukan langkah mitigasi sebelum harga di pasar benar-benar melonjak.
Heni menekankan bahwa selain faktor ketersediaan stok, hambatan pada jalur distribusi seringkali menjadi pemicu utama kenaikan harga di wilayah Kaltim yang memiliki tantangan geografis unik. “Kami memastikan distribusi berjalan lancar. Jika ada kecenderungan harga naik, kita segera upayakan intervensi agar tetap terkendali,” tegasnya.
Beberapa langkah juga diperkuat oleh TPID Kaltim. Mulai dari memastikan gudang-gudang logistik memiliki pasokan yang cukup hingga awal tahun. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin transportasi bahan pokok tidak terkendala cuaca atau infrastruktur. Serta memastikan kabupaten dan kota memiliki data yang sinkron mengenai kebutuhan pangan di daerah masing-masing.
Melalui upaya ini, Pemprov Kaltim berharap daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tingginya permintaan pasar pada akhir tahun. (csv)
