BAIT.ID – Pemprov Kaltim memastikan arah kebijakan dalam Rancangan APBD Perubahan 2025 difokuskan pada belanja prioritas. Penyesuaian anggaran dilakukan menyusul tren pendapatan daerah yang menurun, sehingga alokasi belanja harus lebih selektif.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, mengatakan sejumlah pos pengeluaran yang tidak bersifat mendesak akan dirasionalisasi. “Belanja yang tidak substansial otomatis akan dikurangi, seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, dan beberapa belanja penunjang lainnya. Semua disesuaikan dengan kebutuhan,” kata Yusliando, Selasa, 4 November 2025.
Selain efisiensi pada anggaran operasional, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga bakal dievaluasi mengikuti arahan pimpinan daerah. Meski ada penyesuaian, sektor infrastruktur tetap menjadi salah satu fokus utama Pemprov Kaltim. Yusliando menegaskan bahwa porsi anggaran infrastruktur tidak berubah secara persentase, meski nilainya turun karena pendapatan daerah menyusut.
“Infrastruktur tetap prioritas. Secara aturan, minimal 40 persen APBD untuk infrastruktur itu tetap wajib. Jadi persentasenya sama, hanya nominalnya yang ikut menyesuaikan,” jelasnya.
Rancangan APBD Perubahan 2025 dijadwalkan disahkan dalam waktu dekat. “Rencananya besok diketuk. Sementara APBD murni 2026 masih dibahas dan paling lambat 30 November sudah harus ditetapkan,” ujarnya.
Dalam sektor infrastruktur, Pemprov Kaltim menargetkan peningkatan akses wilayah terpencil tetap berjalan, termasuk pembangunan jalan menuju Mahakam Ulu (Mahulu). “Wilayah yang belum memiliki akses jalan jadi prioritas. Untuk pemeliharaan jalan yang sudah ada, tetap kita alokasikan agar kondisinya terjaga,” tambahnya.
Adapun untuk nilai total APBD 2025 pascapenyesuaian, Yusliando menyarankan agar konfirmasi dilakukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Bappeda fokus pada perencanaan, untuk angkanya nanti bisa ditanyakan ke BPKAD,” tutupnya. (csv)
