Bahar Kritik Sikap Wagub Terkait Aksi Mahasiswa di PKKMB Unmul

Selasa, 12 Agustus 2025
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu

BAIT.ID – Ribut-ribut saat Perkenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Mulawarman (Unmul) 2025 belum mereda. Kritik tajam datang dari Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, yang menilai respons Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji terhadap aksi mahasiswa terlalu berlebihan.

Kegaduhan bermula saat PKKMB di GOR 27 September, ketika sekelompok mahasiswa melakukan aksi membalikkan badan saat Seno Aji naik ke panggung. Aksi lain juga terjadi saat perwakilan Kodam VI/Mulawarman menyampaikan materi, diiringi nyanyian lagu-lagu perjuangan.

Baca juga  DPRD Kaltim Desak Revitalisasi KPAD, Dorong Lembaga Perlindungan Anak Lebih Mandiri

Namun, bukannya meredam situasi, beredar informasi adanya pesan singkat yang mendesak pihak rektorat dan fakultas terkait untuk meminta maaf kepada Wagub. Bahkan, menurut Bahar, muncul ancaman evaluasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) jika permintaan maaf tak dipenuhi.

“Kalau saya rektor atau dekan, tak perlu minta maaf. Itu berlebihan. Aksi mahasiswa adalah bentuk ekspresi, aman-aman saja. Harusnya Pak Seno menyambut baik, berterima kasih, dan menjadikannya masukan bagi pemerintah,” tegas Bahar, Selasa 12 Agustus 2025 siang.

Baca juga  Ojek Online Kembali Berdemo, Masih Ada Aplikator Belum Turuti SK Gubernur

Bahar menilai ancaman evaluasi UKT sangat tidak tepat, apalagi dana tersebut bersumber dari APBD yang seharusnya digunakan untuk membantu pendidikan mahasiswa, bukan sebagai alat tekanan.

“Sebagai Wagub, beliau mengelola uang rakyat. Kalau evaluasi UKT diarahkan hanya ke FKIP karena aksi mahasiswa, itu salah besar. Ingat, itu bukan uang pribadi,” sindir politisi PAN tersebut.

Baca juga  Sewindu Aksi Kamisan Kaltim: Delapan Tahun Suara Kemanusiaan di Bumi Etam

Ia juga mengingatkan pejabat eksekutif agar bijak mengelola anggaran, terutama untuk program pendidikan seperti Gratispol, yang seharusnya menjadi prioritas dan dijalankan merata sejak tahun pertama.

“Mestinya uang rakyat disalurkan untuk kebutuhan mendasar masyarakat. Kalau tidak, jangan sampai nanti bernasib seperti Bupati Pati yang didemo warganya,” pungkas Bahar. (csv)

Bagikan