BAIT.ID – Sengkarut persoalan lahan di Kaltim kembali jadi sorotan. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menilai banyak lahan di daerah ini yang tumpang tindih, bahkan dibiarkan terbengkalai tanpa kejelasan.
Sorotan itu muncul setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap temuan 689 kasus sengketa lahan di Kaltim, dengan 51 persen wilayah masih berkonflik agraria. “Pak Gubernur harus segera menindaklanjuti temuan ini, karena konflik pertanahan di Kaltim masih sangat banyak,” tegas Baharuddin, belum lama ini.
Menurutnya, penyelesaian masalah ini tak bisa dilakukan secara sektoral. Pemerintah provinsi harus menyatukan langkah lintas instansi, mulai dari Disnakertrans, ATR/BPN Kaltim, Dinas Kehutanan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).
“Perlu ada penyelarasan dan verifikasi bersama terhadap data yang disampaikan Pak Menteri. Semua harus duduk satu meja agar penyelesaian tumpang tindih lahan bisa tuntas,” ujarnya.
Politikus PAN itu juga menekankan pentingnya langkah konkret hingga ke akar persoalan di tingkat desa. Ia meminta Gubernur segera menugaskan instansi terkait untuk turun langsung ke lapangan.
“Jangan ada ego sektoral. Pemberdayaan desa juga harus dilibatkan, terutama untuk menelusuri wilayah-wilayah terpencil yang sering luput dari pendataan,” imbuhnya.
Selain soal tumpang tindih, Demmu menyoroti pula banyaknya lahan terlantar yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Contohnya PT Kalpataru. Izin perkebunannya sudah dicabut, tapi HGU-nya belum disesuaikan. Ini harus jadi perhatian serius agar lahan seperti itu tidak dibiarkan nganggur,” pungkasnya. (csv)
