BAIT.ID – Bank Indonesia (BI) menegaskan Kalimantan Timur tidak bisa lagi bergantung pada strategi lama dalam menarik investasi yang selama ini hanya bertumpu pada insentif fiskal seperti tax holiday atau tax allowance.
Kepala Perwakilan BI Kaltim sekaligus Dewan Pembina Regional Investor Relations Unit (RIRU), Budi Widihartanto, menekankan perlunya pendekatan baru berbasis nilai tambah, ekosistem, dan keberlanjutan. Pesan ini ia sampaikan dalam High Level Meeting RIRU Kaltim di Samarinda.
“Dunia sudah bergerak ke arah beyond tax incentives. Investor global kini lebih tertarik pada kesiapan ekosistem, mulai dari infrastruktur, kepastian hukum, kemudahan logistik, hingga dukungan teknologi,” jelas Budi.
Ia mencontohkan Singapura dan Vietnam yang berhasil menjadi magnet investasi bukan karena keringanan pajak, melainkan karena menawarkan jaminan stabilitas energi, ketersediaan air bersih, konektivitas transportasi, dan layanan digital.
Menurut Budi, Kaltim sebenarnya memiliki potensi besar. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) misalnya, menawarkan tarif sewa lahan termurah di Asia Tenggara, hanya USD 0,11 per meter persegi per tahun. Namun keunggulan harga itu tidak cukup kuat menarik investor karena minimnya infrastruktur pendukung.
“Harga murah tanpa fasilitas teknis yang memadai tidak akan mampu menjadikan KEK kompetitif. Investor butuh kepastian kawasan siap secara operasional,” tegasnya.
Lebih jauh, BI mengingatkan agar orientasi kebijakan investasi Kaltim tidak sekadar mengejar angka realisasi dalam jangka pendek, melainkan menciptakan nilai tambah jangka panjang. Insentif harus diarahkan untuk memperkuat hilirisasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong daya saing industri lokal.
“Keberhasilan investasi seharusnya diukur bukan hanya dari besarnya modal masuk, tapi dari dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, penguatan industri hilir, dan transformasi ekonomi daerah,” kata Budi.
Karena itu, BI mendorong Pemprov Kaltim mengintegrasikan pengembangan kawasan industri, hilirisasi sumber daya alam (SDA), dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sinergi ini dinilai kunci agar arus investasi tidak sekadar besar secara nominal, tetapi juga berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi perekonomian daerah. (csv)
